Jumat, 20 Mei 2011

Pengelolaan Sampah dan Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Sampah Kota Tangerang

I. Pendahuluan

Globalisasi ekonomi, politik dan sosial membawa hubungan antar negara semakin dekat dan erat serta membawa dampak yang positif maupun negatif bagi suatu negara. Salah satu akibat yang paling nyata dari globalisasi adalah berkembangnya perusahaan-perusahaan multinasional didunia. Prospektif pangsa pasar dan kemudahan-kemudahan lainya yang mendorong perusahaan multinasional mencari negara-negara yang dapat dijadikan sasaran investasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar tidak lepas dari sasaran investasi perusahaan-perusahaan tersebut. Tetapi dengan masuknya perusahaan-perusahaan tersebut membawa akibat yang positif maupun negatif di indonesia.Salah satu akibat yang negatif hasil produksi dari perusahaan tersebut adalah banyaknya hasil produksi yang diproduksi tanpa memikirkan kendala yang akan dihadapi dikemudian hari.

Pada dasarnya semua usaha dan pembangunan menimbulkan dampak dikemudian hari. Perencananaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting dikemudian hari, guna dijadikan pertimbangan apakah rencana tersebut perlu dibuat penanggulangan dikemudian hari atau tidak.

Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, guna mencapai tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa indonesia. Pembangunan tersebut dari masa kemasa terus berlanjut secara berkesinambungan dan selalu ditingkatkan pelaksanaanya guna memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat.

Secara umum Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar biasanya dibarengi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan-perkembangan tersebut membawa perubahan dalam kehidupan di dunia. Disamping itu perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa manusia pada suatu masa dimana banyak barang dapat dibuat secara sintesis. Hidup menjadi lebih praktis dan mudah, seolah-olah manusia tidak bergantung lagi pada alam dan dapat memperlakukanya tanpa batas. Namun apa yang diperlakukan oleh manusia terhadap alam akan berbalik kepada dirinya karena manusia adalah bagian dari alam. Alam mempunyai hukumnya sendiri, segala sesuatu akan kembali kepada siklus alam walaupun bahan sintesis hasil rekayasa manusia seperti plastik, tetapi akan menimbulkan masalah yang sangat besar terhadap bahan tersebut dikemudian hari jika sudah tidak dimanfaatkan lagi.

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola hidup masyarakat, kecepatan teknologi dalam menyediakan barang secara melimpah ternyata telah menimbulkan masalah-masalah baru yang sangat serius yaitu adanya barang yang sudah terpakai dan sudah tidak digunakan lagi oleh si empunya yang mengakibatkan timbulnya sampah.

Sampah sebagai barang yang masih mempunyai nilai tidak seharusnya diperlakukan sebagai barang yang menjijikan, melainkan harus dapat dimanfaatkan sebagai bahan mentah atau bahan yang berguna lainya. Prinsip asal buang tanpa memilah-milah dan mengolahnya terlebih dahulu selain akan menghabiskan lahan yang sangat luas sebagai tempat pembuangan ahir juga merupakan pemborosan energi dan bahan baku yang sangat terbatas tersedia di alam. sebaliknya mengolah sampah dan menggunakan sampah sebagai bahan baku skunder dalam proses produksi adalah suatu penghematan bahan baku, energi dan sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan.

II. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana Dampak Sampah terhadap Lingkungan dan masyarakat?

2. Bagaimana sistem pengelolaan dan kebijakan pemerintah terhadap sampah di Kota Tangerang?

III. Data dan Fakta

Pengolahan sampah di Kota Tangerang dikelola oleh Dinas Kebersihan. Tingkat pelayanan pada saat ini baru mencapai 28% dari total penduduk perkotaan, dengan total sampah terangkut 445 m3 per hari. Lokasi tempat pembuangan akhir terletak di Rawa Kucing Kelurahan Kedaung Wetan sekitar 7 Km dari pusat kota. Sistem yang dipakai yaitu open dumping dan compositing yang tidak beroperasi secara kontinu dengan luas lahan sekitar 8 Ha (2 Ha milik Pemerintah Daerah dan 6 Ha milik swasta). Sisa kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) saat ini sekitar 0,25 Ha sehingga untuk menampung volume sampah yang ada diperlukan penanganan khusus atau penanganan lainnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut Subdin Kebersihan telah merencanakan TPA baru di daerah Jatiwaringin yang terletak di Kabupaten Tangerang, bersebelahan dengan TPA milik Kabupaten Tangerang dan merupakan lahan bekas galian tanah dengan luas 10 Ha, dimana pada saat ini baru 8 Ha yang telah dibebaskan.

Daerah pelayanan persampahan pada saat ini belum menyeluruh, dimana wilayah pelayanan tercakup meliputi daerah komersil pusat kota (Kecamatan Tangerang), daerah Perumnas (Kecamatan Jatiuwung), daerah Jalan Protokol Daan Mogot, daerah Jalan Ciledug Raya (Kecamatan Ciledug), dan pasar, serta pertokoan.

Pengelolaan Air Limbah

Sistem pengolahan air limbah yang dioperasikan, saat ini oleh Kota Tangerang meliputi sistem setempat (on-site) dan sistem terpusat (off-site). Sistem setempat berupa jamban pribadi atau jamban umum yang dilengkapi dengan tangki septik dengan bidang rembesan. Apabila tangki septik sudah penuh, lumpur disedot atau dikuras oleh Truk Tinja dan dibuang ke IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja). Saat ini Pemerintah Kota Tangerang menyediakan 7 unit Truk Tinja dan I unit IPLT di Karawaci.

Pembuangan lumpur septik dengan sistem terpusat yaitu pengelolaan air limbah di lokasi IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Tanah Tinggi yang melayani Kelurahan Sukasari dan Babakan sebanyak/sekitar 3.000 KK. IPAL ini dibangun oleh Pemerintah Pusat pada tahun 1981/1982 dengan panjang 22,7 Km dan pengelolaannya baru diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2000.

Di samping lokasi IPAL Tanah Tinggi, lokasi lain Pengolahan Air Limbah secara terpusat yaitu di kawasan Perumnas Karawaci, dilayani dengan sistem pengolahan kolam oksidasi, (Oxidation Pond) sebanyak 2 lokasi (Jalan Pandan dan Jalan Karang) dan 6 lokasi lainnya masih berupa Laggon. Penyaluran air limbah dilakukan dengan menggunakan sistem perpipaan skala kawasan dengan kondisi baik dan penyaluran dilakukan secara gravitasi. Cakupan pelayanan dengan sistem perpipaan sekitar 10.000 KK.

Proses pengolahan pada lagoon terjadi secara biologis dengan melalui proses aerobik dan anaerobik dan pada saat ini kolam sudah mengalami pendangkalan sehingga pengolahan atau reduksi air limbah tidak optimal.

Akibat operasional yang tidak sempurna, maka timbul pencemaran terhadap badan air di sekitar LPA dan air tanah akibat limbah serta timbulnya kebakaran karena terbakarnya gas methan. Untuk mengatasi hal ini Dinas Kebersihan telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Menambah fasilitas Unit Pengolahan Limbah dan meningkatkan efisiensi pengolahan sehingga kualitas limbah memenuhi persyaratan untuk dibuang.

2. Meningkatkan/memperbaiki penanganan sampah sesuai dengan prosedur “sanitary landfill”.

3. Membantu masyarakat sekitar LPA dengan menyediakan air bersih, Puskesmas dan ambulance.

4. Mengatur para pemulung agar tidak mengganggu operasional LPA.

Besarnya beban sampah tidak terlepas dari minimnya pengelolaan sampah dari sumber penghasil dan di tempat pembuangan sementara (TPS) sampah. Baru sekitar 75 m3 yang didaur ulang atau dibuat kompos. Sementara itu, sisanya sekitar 60% dibuang begitu saja tanpa pengolahan ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Dan, 30% dibiarkan di TPS. Tak heran bila sampah akan menumpuk di TPA. Akibatnya, daya tampung TPA akan menjadi cepat terpenuhi. Besarnya volume sampah di TPA juga mempengaruhi biaya pengelolaan. Tahun 2005, sedikitnya dibutuhkan Rp 8 milyar untuk mengelola sampah. Tanpa adanya kebijakan penanganan sampah terpadu, sampah akan terus menjadi masalah.

IV. Analisis Masalah

1. Dampak Sampah terhadap Lingkungan dan masyarakat

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sesuai dengan ketentuan tersebut bahwa setiap orang berhak menolak dengan adanya hal-hal yang dapat merugikan kesehatan baginya. Dalam hal ini, Tidak ada teknologi yang dapat mengolah sampah tanpa meninggalkan sisa. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah selalu membutuhkan lahan sebagai tempat pembuangan ahir.

Dengan adanya tempat pembuangan sampah di suatu daerah, biasanya akan mempengaruhi kesehatan dan lingkungan bagi warga sekitarnya. Seperti contoh yang terjadi di TPA bantar gebang, dengan adanya TPA maka warga sekitarnya TPA menuai derita yang tiada berujung. Dampak, seperti Penyakit ISPA, Gastritis, Mialgia, Anemia, Infeksi kulit, Kulit alergi, Asma, Rheumatik, Hipertensi, dan lain-lain merupakan hasil penelitian di Bantar Gebang selama kawasaan tersebut dijadikan TPA.

Dengan adanya TPA tersebut juga dapat merusak lingkungan dan ekologi disekitarnya. beberapa kerusakan lingkungan yang hingga kini tidak bisa ditanggulangi akibat sebuah kawasan ekologi dijadikan TPA antara lain: pencemaran tanah dimana Kegiatan penimbunan sampah akan berdampak terhadap kualitas tanah (fisik dan kimia) yang berada di lokasi TPST dan sekitarnya. Tanah yang semula bersih dari sampah akan menjadi tanah yang bercampur dengan limbah/sampah, baik organik maupun anorganik baik sampah rumah tangga maupun limbah industri dan rumah sakit. Tidak ada solusi yang konkrit dalam pengelolaannya, maka potensi pencemaran tanah secara fisik akan berlangsung dalam kurun waktu sangat lama. Akibat lain yang dapat ditimbulkan adanya TPA adalah terjadinya pencemaran air, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air tanah akibat limbah sampah yang akan meresap ke tanah dan akan terkumpulnya berbagai macam penyakit di sekitar wilayah proyek. Potensi tercemarnya air tanah oleh limbah B3 pun tidak dapat dihindari, akibat adanya limbah indstri dan limbah rumah sakit. Sedangkan akibat yang selanjutnya dengan adanya TPA tersebut adalah tercemarnya udara disekitar TPA dengan bau yang tidak sedap yang dapat menimbulkan berbagai penyakit yang antaranya adalah TBC.

2. Sistem Pengelolaan Sampah Dan Kebijakan Pemerintah.

Manusia hidup di dunia menentukan lingkunganya atau ditentukan oleh lingkunganya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatanya tidak sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.

Begitu pula dengan sampah, dapat membuat hidup jadi tidak sehat. Karena itu sampah harus dapat diolah dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai penyakit. Langkah Pertama, faktor penyebab secara INTERNAL. Dilihat dari sudut pandang internal, faktor penyebab mencuatnya masalah sampah antara lain adalah minimnya kesadaran warga untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah di lingkungan rumah tangganya sendiri. Banyak warga yang merasa bahwa dengan membayar retribusi sampah berarti tanggung jawab sampah menjadi tanggung jawab PD Kebersihan. Faktor internal lain adalah munculnya pola pikir / paradigma yang salah tentang sampah seperti :

  • Masalah sampah adalah masalah kecil yang tidak perlu mendapat prioritas perhatian
  • Sampah adalah barang yang tidak berguna, bukan sebagai sumber energi / pendapatan
  • Sindrom “not in my backyard” / Urusan sampah “bukan urusan gue”
  • Filosofi pengelolaan sampah : dikumpulkan → ditampung → dibuang di tempat akhir.

Faktor internal yang tidak kalah pentingnya adalah masalah minimnya kualitas SDM yang berakibat fatal pada buruknya teknologi pengelolaan sampah yang saat ini terbukti sudah tidak lagi mampu menampung kuantitas sampah yang semakin besar. Penyebab utamanya adalah selama ini pengelolaan sampah cenderung menggunakan pendekatan end of pipe solution, bukan mengacu pada pendekatan sumber.

Kedua, faktor penyebab secara EKSTERNAL. Faktor penyebab eksternal yang paling klasik terdengar adalah minimnya lahan TPA yang hingga saat ini memang menjadi kendala umum bagi kota-kota besar. Akibatnya, sampah dari kota-kota besar ini sering dialokasikan ke daerah-daerah satelitnya seperti TPA Jakarta yang berada di daerah Bekasi, Depok, dan Tangerang serta TPA Bandung yang berada di Cimahi atau di Kabupaten Bandung. Alasan eksternal lainnya yang kini santer terdengar di media massa adalah aksi penolakan keras dari warga sekitar TPA yang merasa sangat dirugikan dengan keberadaan TPA di wilayahnya. Faktor lain adalah tidak adanya AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) melalui kajian geologi, hidrogeologi, transportasi, sosial-ekonomi, dan lain-lain dimana dengan tidak adanya AMDAL membuat pemerintah tidak dapat memantau perkembangan yang terjadi akibat kerusakan lingkungan. yang mendukung masalah AMDAL sehingga seringkali kita temui TPA yang berada di tempat tinggi meskipun struktur tanah di sebagian besar Jawa Barat bersifat labil. Faktor eksternal dominan lainnya adalah pengelolaan sampah / kebersihan kota yang belum dimasukkan ke dalam prioritas pembangunan perkotaan sehingga alokasi anggaran yang ada sama sekali kurang.

Salah satu kelemahan pengelolaan sampah di TPA adalah masalah minimnya kualitas SDM yang berakibat fatal pada buruknya teknologi pengelolaan sampah yang saat ini terbukti sudah tidak lagi mampu menampung kuantitas sampah yang semakin besar. Penyebab utamanya adalah selama ini pengelolaan sampah cenderung menggunakan pendekatan end of pipe solution, bukan mengacu pada pendekatan sumber.

Secara umum, pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah sampah seharusnya mempunyai rencana pengelolaan lingkungan hidup yang baik bagi warga sekitar. Dimana dalam menyusun pengelolaan lingkungan ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dan tidak dapat dipisahkam yaitu:

a. Siapa yang akan melakukan pengelolaan lingkungan dan pengelolaan lingkungan apa yang harus dilakukan

b. Sesuai dengan dampak yang diduga akan terjadi, maka akan ditetapkan cara pengelolaan yang bagaimana yang akan dilakukan atau teknologi apa yang akan digunakan agar hasilnya sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah

c. Karena berbagai institusi termasuk pemilik proyek yang akan melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu, maka teknologi yang akan digunakan tergantung pada kemampuan biaya yang akan dikeluarkan, terutama kemampuan dari pemilik proyek sebagai sumber pencemar.

Permasalahan umum yang terjadi pada pengelolaan sampah kota di TPA , khususnya kota-kota besar adalah adanya keterbatasan lahan, polusi, masalah sosial dan lain-lain. Karena itu pengelolaan sampah di TPA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Memanfaatkan lahan yang terbatas dengan efektif

  • Memilih teknologi yang mudah, dan aman terhadap lingkungan
  • Memilih teknologi yang memberikan produk yang bisa dijual dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat
  • Produk harus dapat terjual habis.

Sebanarnya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah melalui PP No. 16 tentang Air Minum dan Sanitasi dan Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah, salah satunya menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dibenarkan menerbitkan Perda tentang persampahan. Perda ini menjelaskan tata cara masyarakat dalam upaya mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya. Pengurangan sampah juga dapat dilakukan dengan cara inovasi teknologi dalam komposting misalnya, pemanfaatan limbah dan gas hasil pembakaran untuk berbagai keperluan, dalam upaya menerapkan 3 R (reduce, reuse dan recycling). 3 R perlu disosialisasikan kepada masyarakat. ”Penanganan sampah tidak memerlukan teknologi tinggi, melainkan kepedulian semua pihak,”. Dengan adanya pengaturanyang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, dari segala bentuk pelanggaran dan kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum dengan upaya pencegahan (preventif) maupun penindakanya(represif). Untuk tindakan represif ada beberapa jenis instrumen yang diterapkan antara lain melihat dampak yang ditimbulkan.

V. Penutup

Dalam tulisan ini dari uraian yang disampaikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan masyarakat kota tangerang harus memperhatikan sebagai berikut:

1. Kegiatan penanganan sampah adalah :

a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;

c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumberdan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau

e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman

2. Disamping itu pemerintah harus dapat membuat kebijakan baik internal maupun eksternal. Faktor Internal dimana minimnya kesadaran warga untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah di lingkungan rumah tangganya sendiri, rendahnya SDM. Sedangkan yang mempengaruhi faktor eksternal adalah minimnya lahan pembuangan sampah serta tidak ketatnya pemerintah baik pusat maupun daerah membuat aturan masalah sampah.


Daftar Pustaka

http://www.infotangerang.com/detailKota.php?no=35. Di akses tanggal 1 April 2011.

Zuliansyah Rangga. 2011 http://tangerangnews.com/baca/2011/01/24/4173/pemkot-tuding-bandara-kirim-sampah-ke-kota-tangerang. Diakses tanggal 2 April 2011.

Harjasumantri Kusnadi, Hukum Tata Lingkungan, Edisi.7., Cet.15.,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000).

Sudrajat H.R.., Solusi Mengatasi masalah Sampah kota Dengan Manajemen Terpadu dan Mengolahnya Menjadi Energi Listrik dan Kompos., Cet.1., (Jakarta: Penebar Swadaya, 2006).

Subagyo.P.Joko., Hukum Lingkungan: Masalah dan penanggulanganya., cet.3., (jakarta: Rineka Cipta,2002).

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah dan Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Sampah Kota Tangerang

I. Pendahuluan

Globalisasi ekonomi, politik dan sosial membawa hubungan antar negara semakin dekat dan erat serta membawa dampak yang positif maupun negatif bagi suatu negara. Salah satu akibat yang paling nyata dari globalisasi adalah berkembangnya perusahaan-perusahaan multinasional didunia. Prospektif pangsa pasar dan kemudahan-kemudahan lainya yang mendorong perusahaan multinasional mencari negara-negara yang dapat dijadikan sasaran investasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar tidak lepas dari sasaran investasi perusahaan-perusahaan tersebut. Tetapi dengan masuknya perusahaan-perusahaan tersebut membawa akibat yang positif maupun negatif di indonesia.Salah satu akibat yang negatif hasil produksi dari perusahaan tersebut adalah banyaknya hasil produksi yang diproduksi tanpa memikirkan kendala yang akan dihadapi dikemudian hari.

Pada dasarnya semua usaha dan pembangunan menimbulkan dampak dikemudian hari. Perencananaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting dikemudian hari, guna dijadikan pertimbangan apakah rencana tersebut perlu dibuat penanggulangan dikemudian hari atau tidak.

Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, guna mencapai tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa indonesia. Pembangunan tersebut dari masa kemasa terus berlanjut secara berkesinambungan dan selalu ditingkatkan pelaksanaanya guna memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat.

Secara umum Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar biasanya dibarengi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan-perkembangan tersebut membawa perubahan dalam kehidupan di dunia. Disamping itu perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa manusia pada suatu masa dimana banyak barang dapat dibuat secara sintesis. Hidup menjadi lebih praktis dan mudah, seolah-olah manusia tidak bergantung lagi pada alam dan dapat memperlakukanya tanpa batas. Namun apa yang diperlakukan oleh manusia terhadap alam akan berbalik kepada dirinya karena manusia adalah bagian dari alam. Alam mempunyai hukumnya sendiri, segala sesuatu akan kembali kepada siklus alam walaupun bahan sintesis hasil rekayasa manusia seperti plastik, tetapi akan menimbulkan masalah yang sangat besar terhadap bahan tersebut dikemudian hari jika sudah tidak dimanfaatkan lagi.

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola hidup masyarakat, kecepatan teknologi dalam menyediakan barang secara melimpah ternyata telah menimbulkan masalah-masalah baru yang sangat serius yaitu adanya barang yang sudah terpakai dan sudah tidak digunakan lagi oleh si empunya yang mengakibatkan timbulnya sampah.

Sampah sebagai barang yang masih mempunyai nilai tidak seharusnya diperlakukan sebagai barang yang menjijikan, melainkan harus dapat dimanfaatkan sebagai bahan mentah atau bahan yang berguna lainya. Prinsip asal buang tanpa memilah-milah dan mengolahnya terlebih dahulu selain akan menghabiskan lahan yang sangat luas sebagai tempat pembuangan ahir juga merupakan pemborosan energi dan bahan baku yang sangat terbatas tersedia di alam. sebaliknya mengolah sampah dan menggunakan sampah sebagai bahan baku skunder dalam proses produksi adalah suatu penghematan bahan baku, energi dan sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan.

II. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana Dampak Sampah terhadap Lingkungan dan masyarakat?

2. Bagaimana sistem pengelolaan dan kebijakan pemerintah terhadap sampah di Kota Tangerang?

III. Data dan Fakta

Pengolahan sampah di Kota Tangerang dikelola oleh Dinas Kebersihan. Tingkat pelayanan pada saat ini baru mencapai 28% dari total penduduk perkotaan, dengan total sampah terangkut 445 m3 per hari. Lokasi tempat pembuangan akhir terletak di Rawa Kucing Kelurahan Kedaung Wetan sekitar 7 Km dari pusat kota. Sistem yang dipakai yaitu open dumping dan compositing yang tidak beroperasi secara kontinu dengan luas lahan sekitar 8 Ha (2 Ha milik Pemerintah Daerah dan 6 Ha milik swasta). Sisa kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) saat ini sekitar 0,25 Ha sehingga untuk menampung volume sampah yang ada diperlukan penanganan khusus atau penanganan lainnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut Subdin Kebersihan telah merencanakan TPA baru di daerah Jatiwaringin yang terletak di Kabupaten Tangerang, bersebelahan dengan TPA milik Kabupaten Tangerang dan merupakan lahan bekas galian tanah dengan luas 10 Ha, dimana pada saat ini baru 8 Ha yang telah dibebaskan.

Daerah pelayanan persampahan pada saat ini belum menyeluruh, dimana wilayah pelayanan tercakup meliputi daerah komersil pusat kota (Kecamatan Tangerang), daerah Perumnas (Kecamatan Jatiuwung), daerah Jalan Protokol Daan Mogot, daerah Jalan Ciledug Raya (Kecamatan Ciledug), dan pasar, serta pertokoan.

Pengelolaan Air Limbah

Sistem pengolahan air limbah yang dioperasikan, saat ini oleh Kota Tangerang meliputi sistem setempat (on-site) dan sistem terpusat (off-site). Sistem setempat berupa jamban pribadi atau jamban umum yang dilengkapi dengan tangki septik dengan bidang rembesan. Apabila tangki septik sudah penuh, lumpur disedot atau dikuras oleh Truk Tinja dan dibuang ke IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja). Saat ini Pemerintah Kota Tangerang menyediakan 7 unit Truk Tinja dan I unit IPLT di Karawaci.

Pembuangan lumpur septik dengan sistem terpusat yaitu pengelolaan air limbah di lokasi IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Tanah Tinggi yang melayani Kelurahan Sukasari dan Babakan sebanyak/sekitar 3.000 KK. IPAL ini dibangun oleh Pemerintah Pusat pada tahun 1981/1982 dengan panjang 22,7 Km dan pengelolaannya baru diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2000.

Di samping lokasi IPAL Tanah Tinggi, lokasi lain Pengolahan Air Limbah secara terpusat yaitu di kawasan Perumnas Karawaci, dilayani dengan sistem pengolahan kolam oksidasi, (Oxidation Pond) sebanyak 2 lokasi (Jalan Pandan dan Jalan Karang) dan 6 lokasi lainnya masih berupa Laggon. Penyaluran air limbah dilakukan dengan menggunakan sistem perpipaan skala kawasan dengan kondisi baik dan penyaluran dilakukan secara gravitasi. Cakupan pelayanan dengan sistem perpipaan sekitar 10.000 KK.

Proses pengolahan pada lagoon terjadi secara biologis dengan melalui proses aerobik dan anaerobik dan pada saat ini kolam sudah mengalami pendangkalan sehingga pengolahan atau reduksi air limbah tidak optimal.

Akibat operasional yang tidak sempurna, maka timbul pencemaran terhadap badan air di sekitar LPA dan air tanah akibat limbah serta timbulnya kebakaran karena terbakarnya gas methan. Untuk mengatasi hal ini Dinas Kebersihan telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Menambah fasilitas Unit Pengolahan Limbah dan meningkatkan efisiensi pengolahan sehingga kualitas limbah memenuhi persyaratan untuk dibuang.

2. Meningkatkan/memperbaiki penanganan sampah sesuai dengan prosedur “sanitary landfill”.

3. Membantu masyarakat sekitar LPA dengan menyediakan air bersih, Puskesmas dan ambulance.

4. Mengatur para pemulung agar tidak mengganggu operasional LPA.

Besarnya beban sampah tidak terlepas dari minimnya pengelolaan sampah dari sumber penghasil dan di tempat pembuangan sementara (TPS) sampah. Baru sekitar 75 m3 yang didaur ulang atau dibuat kompos. Sementara itu, sisanya sekitar 60% dibuang begitu saja tanpa pengolahan ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Dan, 30% dibiarkan di TPS. Tak heran bila sampah akan menumpuk di TPA. Akibatnya, daya tampung TPA akan menjadi cepat terpenuhi. Besarnya volume sampah di TPA juga mempengaruhi biaya pengelolaan. Tahun 2005, sedikitnya dibutuhkan Rp 8 milyar untuk mengelola sampah. Tanpa adanya kebijakan penanganan sampah terpadu, sampah akan terus menjadi masalah.

IV. Analisis Masalah

1. Dampak Sampah terhadap Lingkungan dan masyarakat

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sesuai dengan ketentuan tersebut bahwa setiap orang berhak menolak dengan adanya hal-hal yang dapat merugikan kesehatan baginya. Dalam hal ini, Tidak ada teknologi yang dapat mengolah sampah tanpa meninggalkan sisa. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah selalu membutuhkan lahan sebagai tempat pembuangan ahir.

Dengan adanya tempat pembuangan sampah di suatu daerah, biasanya akan mempengaruhi kesehatan dan lingkungan bagi warga sekitarnya. Seperti contoh yang terjadi di TPA bantar gebang, dengan adanya TPA maka warga sekitarnya TPA menuai derita yang tiada berujung. Dampak, seperti Penyakit ISPA, Gastritis, Mialgia, Anemia, Infeksi kulit, Kulit alergi, Asma, Rheumatik, Hipertensi, dan lain-lain merupakan hasil penelitian di Bantar Gebang selama kawasaan tersebut dijadikan TPA.

Dengan adanya TPA tersebut juga dapat merusak lingkungan dan ekologi disekitarnya. beberapa kerusakan lingkungan yang hingga kini tidak bisa ditanggulangi akibat sebuah kawasan ekologi dijadikan TPA antara lain: pencemaran tanah dimana Kegiatan penimbunan sampah akan berdampak terhadap kualitas tanah (fisik dan kimia) yang berada di lokasi TPST dan sekitarnya. Tanah yang semula bersih dari sampah akan menjadi tanah yang bercampur dengan limbah/sampah, baik organik maupun anorganik baik sampah rumah tangga maupun limbah industri dan rumah sakit. Tidak ada solusi yang konkrit dalam pengelolaannya, maka potensi pencemaran tanah secara fisik akan berlangsung dalam kurun waktu sangat lama. Akibat lain yang dapat ditimbulkan adanya TPA adalah terjadinya pencemaran air, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air tanah akibat limbah sampah yang akan meresap ke tanah dan akan terkumpulnya berbagai macam penyakit di sekitar wilayah proyek. Potensi tercemarnya air tanah oleh limbah B3 pun tidak dapat dihindari, akibat adanya limbah indstri dan limbah rumah sakit. Sedangkan akibat yang selanjutnya dengan adanya TPA tersebut adalah tercemarnya udara disekitar TPA dengan bau yang tidak sedap yang dapat menimbulkan berbagai penyakit yang antaranya adalah TBC.

2. Sistem Pengelolaan Sampah Dan Kebijakan Pemerintah.

Manusia hidup di dunia menentukan lingkunganya atau ditentukan oleh lingkunganya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatanya tidak sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.

Begitu pula dengan sampah, dapat membuat hidup jadi tidak sehat. Karena itu sampah harus dapat diolah dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai penyakit. Langkah Pertama, faktor penyebab secara INTERNAL. Dilihat dari sudut pandang internal, faktor penyebab mencuatnya masalah sampah antara lain adalah minimnya kesadaran warga untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah di lingkungan rumah tangganya sendiri. Banyak warga yang merasa bahwa dengan membayar retribusi sampah berarti tanggung jawab sampah menjadi tanggung jawab PD Kebersihan. Faktor internal lain adalah munculnya pola pikir / paradigma yang salah tentang sampah seperti :

  • Masalah sampah adalah masalah kecil yang tidak perlu mendapat prioritas perhatian
  • Sampah adalah barang yang tidak berguna, bukan sebagai sumber energi / pendapatan
  • Sindrom “not in my backyard” / Urusan sampah “bukan urusan gue”
  • Filosofi pengelolaan sampah : dikumpulkan → ditampung → dibuang di tempat akhir.

Faktor internal yang tidak kalah pentingnya adalah masalah minimnya kualitas SDM yang berakibat fatal pada buruknya teknologi pengelolaan sampah yang saat ini terbukti sudah tidak lagi mampu menampung kuantitas sampah yang semakin besar. Penyebab utamanya adalah selama ini pengelolaan sampah cenderung menggunakan pendekatan end of pipe solution, bukan mengacu pada pendekatan sumber.

Kedua, faktor penyebab secara EKSTERNAL. Faktor penyebab eksternal yang paling klasik terdengar adalah minimnya lahan TPA yang hingga saat ini memang menjadi kendala umum bagi kota-kota besar. Akibatnya, sampah dari kota-kota besar ini sering dialokasikan ke daerah-daerah satelitnya seperti TPA Jakarta yang berada di daerah Bekasi, Depok, dan Tangerang serta TPA Bandung yang berada di Cimahi atau di Kabupaten Bandung. Alasan eksternal lainnya yang kini santer terdengar di media massa adalah aksi penolakan keras dari warga sekitar TPA yang merasa sangat dirugikan dengan keberadaan TPA di wilayahnya. Faktor lain adalah tidak adanya AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) melalui kajian geologi, hidrogeologi, transportasi, sosial-ekonomi, dan lain-lain dimana dengan tidak adanya AMDAL membuat pemerintah tidak dapat memantau perkembangan yang terjadi akibat kerusakan lingkungan. yang mendukung masalah AMDAL sehingga seringkali kita temui TPA yang berada di tempat tinggi meskipun struktur tanah di sebagian besar Jawa Barat bersifat labil. Faktor eksternal dominan lainnya adalah pengelolaan sampah / kebersihan kota yang belum dimasukkan ke dalam prioritas pembangunan perkotaan sehingga alokasi anggaran yang ada sama sekali kurang.

Salah satu kelemahan pengelolaan sampah di TPA adalah masalah minimnya kualitas SDM yang berakibat fatal pada buruknya teknologi pengelolaan sampah yang saat ini terbukti sudah tidak lagi mampu menampung kuantitas sampah yang semakin besar. Penyebab utamanya adalah selama ini pengelolaan sampah cenderung menggunakan pendekatan end of pipe solution, bukan mengacu pada pendekatan sumber.

Secara umum, pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah sampah seharusnya mempunyai rencana pengelolaan lingkungan hidup yang baik bagi warga sekitar. Dimana dalam menyusun pengelolaan lingkungan ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dan tidak dapat dipisahkam yaitu:

a. Siapa yang akan melakukan pengelolaan lingkungan dan pengelolaan lingkungan apa yang harus dilakukan

b. Sesuai dengan dampak yang diduga akan terjadi, maka akan ditetapkan cara pengelolaan yang bagaimana yang akan dilakukan atau teknologi apa yang akan digunakan agar hasilnya sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah

c. Karena berbagai institusi termasuk pemilik proyek yang akan melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu, maka teknologi yang akan digunakan tergantung pada kemampuan biaya yang akan dikeluarkan, terutama kemampuan dari pemilik proyek sebagai sumber pencemar.

Permasalahan umum yang terjadi pada pengelolaan sampah kota di TPA , khususnya kota-kota besar adalah adanya keterbatasan lahan, polusi, masalah sosial dan lain-lain. Karena itu pengelolaan sampah di TPA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Memanfaatkan lahan yang terbatas dengan efektif

  • Memilih teknologi yang mudah, dan aman terhadap lingkungan
  • Memilih teknologi yang memberikan produk yang bisa dijual dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat
  • Produk harus dapat terjual habis.

Sebanarnya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah melalui PP No. 16 tentang Air Minum dan Sanitasi dan Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah, salah satunya menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dibenarkan menerbitkan Perda tentang persampahan. Perda ini menjelaskan tata cara masyarakat dalam upaya mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya. Pengurangan sampah juga dapat dilakukan dengan cara inovasi teknologi dalam komposting misalnya, pemanfaatan limbah dan gas hasil pembakaran untuk berbagai keperluan, dalam upaya menerapkan 3 R (reduce, reuse dan recycling). 3 R perlu disosialisasikan kepada masyarakat. ”Penanganan sampah tidak memerlukan teknologi tinggi, melainkan kepedulian semua pihak,”. Dengan adanya pengaturanyang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, dari segala bentuk pelanggaran dan kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum dengan upaya pencegahan (preventif) maupun penindakanya(represif). Untuk tindakan represif ada beberapa jenis instrumen yang diterapkan antara lain melihat dampak yang ditimbulkan.

V. Penutup

Dalam tulisan ini dari uraian yang disampaikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan masyarakat kota tangerang harus memperhatikan sebagai berikut:

1. Kegiatan penanganan sampah adalah :

a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;

c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumberdan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau

e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman

2. Disamping itu pemerintah harus dapat membuat kebijakan baik internal maupun eksternal. Faktor Internal dimana minimnya kesadaran warga untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah di lingkungan rumah tangganya sendiri, rendahnya SDM. Sedangkan yang mempengaruhi faktor eksternal adalah minimnya lahan pembuangan sampah serta tidak ketatnya pemerintah baik pusat maupun daerah membuat aturan masalah sampah.


Daftar Pustaka

http://www.infotangerang.com/detailKota.php?no=35. Di akses tanggal 1 April 2011.

Zuliansyah Rangga. 2011 http://tangerangnews.com/baca/2011/01/24/4173/pemkot-tuding-bandara-kirim-sampah-ke-kota-tangerang. Diakses tanggal 2 April 2011.

Harjasumantri Kusnadi, Hukum Tata Lingkungan, Edisi.7., Cet.15.,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000).

Sudrajat H.R.., Solusi Mengatasi masalah Sampah kota Dengan Manajemen Terpadu dan Mengolahnya Menjadi Energi Listrik dan Kompos., Cet.1., (Jakarta: Penebar Swadaya, 2006).

Subagyo.P.Joko., Hukum Lingkungan: Masalah dan penanggulanganya., cet.3., (jakarta: Rineka Cipta,2002).

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah

PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN KAUM MUDA


BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Sejarah maraknya peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang dapat ditelusuri ratusan tahun yang lalu dimana obat-obatan psychoactive digunakan untuk keperluan pengobatan keagamaan (religious) dan sebagai recreational purpose1. Sebelum muncul istilah narkoba lama sudah kita mengenal apa yang dinamakan dengan Candu. dalam catatan sejarah kurang lebih tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga opium atau kemudian lebih dikenal dengan nama OPIUM2. Bunga ini tumbuh subur didaerah dataran tinggi diatas ketinggian 500 meter diatas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke daerah India, Cina, dan Wilaya-wilayah Asia lainnya. Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama friedrich Wilhelim menemukan modifikasi candu yang dicampur amoniak yang dikenal dengan nama Morphin (diambil dari nama dewi mimpi yunani yang bernama Morphius).tahun 1856 waktu pecah perang saudara di Amerika Seriakat, Morphin ini dipergunakan untuk penghilang rasa sakit akibat luka-luka perang.
Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama Alder Wright dari London merebus cairan morphin dengan asam anhidrat3. Campuran ini membawa efek ketika diuji coba pada anjing. Anjing tersebut memberikan reaksi yaitu : tiarap, ketakutan, mengantuk, dan muntah-muntah. Tahun 1898 pabrik obat "BAYER" memproduksi obat tersebut dengan nama HEROIN, sebagai obat resmi penghilang sakit. saat ini Heroin tidak lagi dipakai sebagai obat, hanya Morphin saja. Perkembangan teknologi tak dapat dibendung, sehingga candu tersebut diolah dengan berbagai campuran khusus dan jenisnya pun bertambah banyak seperti Extasy, Putaw, dan sebagainya.

Sehingga penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/Obat berbahanya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.
Perkembangan masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dari hari ke hari seakan meningkat dan sepertinya semakin sulit untuk diberantas. Disadari memang masalah NAPZA ini sudah merupakan masalah nasional, bahkan sudah merupakan pula masalah internasional. Beberapa negara mengadakan kerja sama untuk memberantas masalah ini. Thailand, Myanmar, Malaysia dan sebagainya sepakat bersama untuk memutus peredaran barang haram ini dari segi tiga emas yang sampai saat ini masih sebagai produsen barang-barang haram terbesar di dunia.

Maraknya penyalahgunaan NAPZA tidak hanya dikota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Penyalahgunaan NAPZA paling banyak berumur antara 15–24 tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap NAPZA. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.
Hawari (1991), berpendapat bahwa kenakalan remaja yang saat ini sedang heboh adalah kenakalan remaja yang berupa penggunaan narkotika, alkohol dan zat adiktif lainnya, yang dalam istilah kriminologi disebut NAPZA. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah zat yang memiliki dampak terhadap syaraf manusia yang dapat menimbulkan sensasi atau perasaan-perasaan penyalahgunaan Narkotika, Alkohol dan Zat adiktif lainnya merupakan wujud dari bentuk kenakalan remaja tertentu. jika dimasukan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.
Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera. Sudah banyak kasus yang menunjukkan betapa akibat dari masalah tersebut diatas telah menyebabkan banyak kerugian, baik materi maupun non materi. seperti perceraian atau kesulitan lain bahkan kematian yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obat terlarang. secara umum permasalahan narkoba dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang saling terkait, yakni : pertama, adanya produksi narkoba secara gelap (Illicit Drug Production). Kedua, adanya perdagangan gelap narkoba (Illicit Trafficking). Ketiga, adanya penyalahgunaan narkoba (Drug Abuse). ketiga hal itulah sesungguhnya yang menjadi target sasaran dari masyarakat Internasional dengan gerakan anti madat sedunia.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Indonesia bukan hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkoba, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat untuk produksi gelap narkoba yang secara umum mengakibatkan timbulnya gangguan mental organik dan pergaulan bebas yang pada gilirannya merusak masa depan bangsa. Penyalahgunaan narkoba saat ini bukan hanya dikalangan masyarakat biasa bahkan di kalangan para pejabat pemerintah seperti yang terjadi baru-baru ini di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (pada tanggal 9 Maret 2011). Banyaknya kasus yang terjadi merupakan dampak dari kurangnya tanggung jawab dan ketegasan dari pihak pemerintah dalam menangani berbagai masalah narkotika mulai dari kalangan anak muda hingga para pejabat publik itu sendiri.


BAB II
ANALISIS KEBIJAKAN
TENTANG PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG
(NARKOBA)

A. DESKRIPSI MASALAH

Pada dasarnya pikiran manusia tidak mampu memahami semua realitas secara keseluruhan, tetapi hanya dapat mengisolasi dan memahami bagian-bagian dari relitas itu. Kemudian dengan menggunakan bagian-bagian dari relaitas itu, pikiran manusia membangun ide atau gagasan. Disisi lain salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Lebih khusus lagi bahwa peningkatan kualitas SDM tersebut ditujukan pada generasi muda sebagai penerusperjuangan cita-cita bangsa. Generasi muda disamping sebagai obyek, juga sebagai subyek pembangunan. Karenanya sangat diharapkan menjadi salah satu aset pembangunan yang benar-benar berkualitas. Kualitas manusia Indonesia sebagai sumber daya pembangunan bangsa tersebutsangat banyak di tentukan oleh kesehatannya, baik jasmani maupun rohani.

Tetapi dampak negatif dari arus globalisasi dan keterbukaan antara lain dengan timbulnya berbagai pergeseran nilai sosial-budaya sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan tekhnologi, yang justru merusak SDM. Salah satunya adalah disalah gunakannya kemajuan dibidang farmasi yang ditunjang oleh kemajuan dibidang transportasi, komunikasi dan informasi. Sehingga dimasa dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat karena kenyataannya justru lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan para nuda usia yang sangat potensial bagi pembangunan. Bahkan lebih memprihatinkan lagi akhir-akhir ini diketahui telah merambah kepada kalangan anak-anak usia SLTP DAN SD.
Menyadari kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah melanda generasi muda kita, maka permasalahan penyalahgunaan narkotika ditetapkan sebagsi permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keterpaduan dan kesinambungan langkah-langkah dengan melibatkan seluruh potensi yang ada didalam masyarakat. Jumlah korban penyalahgunaan narkotika di tanah air menunjukkan perkembangan yang amat mengerikan. Pada tahun 1995 tercatat sebanyak 0,06 % diseluruh Indonesia, namun pada pertengahan tahun 1999, tercatat 1,7 %, separuh dari mereka ada di Jakarta. Hal yang sangat mengherankan sekaligus memprihatinkan bahwa pesatnya pertambahan jumlah pecandu narkoba tersebut tidak terhambat sama sekali oleh resesi dan kejatuhan ekonomi bangsa kita. Bahkan seakan-akan terjadinya gejolak sosial, ekonomi maupun politik akhir-akhir ini semakin merangsang penyebaran narkoba. Dengan demikian bahayanya tidak saja menjadi penderitaan bagi si korban, akan tetapi juga merupakan permasalahan. Maka dari itu perlunya payung hukum yang jelas sebagai kebijakan publik dalam menanggulangi permasalah tersebut.

1. Pengertian Narkoba
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan (UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Narkoba merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat hukum untuk bahan yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan, dan sebagainya diluar ketentuan hukum. Karena menimbulkan dampak negatif baik bagi pribadi, keluarga, masyarakat maupun bagi bangsa dan negara.
Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Zat yang termasuk psikotropika antara lain: Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandarax, Amfetamine, Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (Lycergic Alis Diethylamide), dsb.
Bahan Adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistim syaraf pusat, seperti: Alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen/sniffing (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya dihisap. Contoh: lem/perekat, aceton, ether, dsb.
2. Jenis Narkoba menurut efeknya
Dari efeknya, narkoba bisa dibedakan menjadi tiga:

1. Depresan, yaitu menekan sistem sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah Putaw.
2. Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan: Kafein, Kokain, Amphetamin. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah Shabu-shabu dan Ekstasi.

3. Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dari kaktus dan psilocybin dari jamur-jamuran. Selain itu ada jugayang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.

3. Penyalahgunaan Narkoba
Kebanyakan zat dalam narkoba sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penefitian. Tetapi karena berbagai alasan - mulai dari keinginan untuk coba-coba, ikut trend/gaya, lambang status sosial, ingin melupakan persoalan, dll. - maka narkoba kemudian disalahgunakan. Penggunaan terus menerus dan berianjut akan menyebabkan ketergantungan atau dependensi, disebut juga kecanduan. Tingkatan penyalahgunaan narkoba biasanya mulai dari coba-coba, senang-senang, menggunakan pada saat atau keadaan tertentu, penyalahgunaan, hingga menjadi ketergantungan.

4. Dampak penyalahgunaan Narkoba
Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.
a. Dampak Fisik:
1. Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi
2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
3. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim
4. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
5. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
6. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan padaendokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual
7. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)
8. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
9. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian
b. Dampak Psikis:
1. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
2. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
3. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri

c. Dampak Sosial:
1. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
2. Merepotkan dan menjadi beban keluarga
3. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram
Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (bahasa gaulnya sugest). Gejata fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dll.
5. Bahaya Bagi Remaja
Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Karena itulah bila masa anak-anak dan remaja rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya.
Pada masa remaja, justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali. Walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkoba. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja.

Masalah menjadi lebih gawat lagi bila karena penggunaan narkoba, para remaja tertular dan menularkan HIV/AIDS di kalangan remaja. Hal ini telah terbukti dari pemakaian narkoba melalui jarum suntik secara bergantian. Bangsa ini akan kehilangan remaja yang sangat banyak akibat penyalahgunaan narkoba dan merebaknya HIV/AIDS. Kehilangan remaja sama dengan kehilangan sumber daya manusia bagi bangsa.
Dampak negatif tersebut adalah sebagai berikut : Bahaya yang bersifat pribadi berupa akan merubah kepribadian si korban secara drastis, menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun terhadap dirinya, semangat belajar menurun dan suatu ketika bisa saja si korban bersifat, tidak lagi ragu untuk mangadakan hubungan seks karena pandangnya terhadap norma-norma masyarakat, adat kebudayaan, serta nilai-nilai agama sangat longgar. Dorongan seksnya menjadi brutal, maka terjadilah kasus-kasus perkosaan, tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan terhadap obat bius, ingin mati bunuh diri, menjadi pemalas bahkan hidup santai, bagi anak-anak sekolah, prestasi belajarnya akan menurun karena banyak berkhayal dan berangan-angan sehingga merusak kesehatan dan mental, memicu timbulnya pemerkosaan dan seks bebas yang akhirnya terjebak dalam perzinahan dan selanjutnya mengalami penyakit HIV/ AIDS.

Bahaya yang bersifat keluarga, berupa tidak lagi segan untuk mencuri uang dan bahkan menjual barang-barang di rumah untuk mendapatkan uang secara cepat, tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan melawan kepada orang tua, kurang menghargai harta milik yang ada, mencemarkan nama keluarga.
Bahaya yang bersifat social berupa berbuat yang tidak senonoh (mesum/cabul) secara bebas, berakibat buruk dan mendapat hukuman masyarakat, mencuri milik orang lain demi memperoleh uang, menganggu ketertiban umum, seperti ngebut dijalanan dan lain-lain, menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain karena kurangnya rasa sosial manakala berbuat kesalahan, timbulnya keresahan masyarakat karena gangguan keamanan dan penyakit kelamin lain yang ditimbulkan oleh hubungan seks bebas.
Bahaya bagi bangsa dan Negara berupa rusaknya pewaris bangsa yang seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa, hilangnya rasa patriotisme atau rasa cinta bangsa yang pada gilirannya mudah untuk di kuasai oleh bangsa asing, penyelundupan akan meningkat padahal penyelundupan dalam bentuk apapun adalah merugikan Negara, pada akhirnya bangsa dan negara kehilangan identitas yang disebabkan karena perubahan nilai budaya.

6. Faktor yang dapat mempengaruhi penyalahgunaan Narkoba
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyalahgunaan narkoba antara lain :
a. Adanya kesempatan, sarana dan prasarana untuk memperoleh narkoba.
b. Kurangnya perhatian dari orang tua (dari kalangan keluarga yang broken home).
c. Akibat perubahan tingkah laku selama masa puber.
d. Pribadi yang lemah (orang yang tidak dapat menghadapi realita hidup).

B. PILIHAN-PILIHAN KEBIJAKAN

Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penyelewengan narkoba ini tentunya sangat berpengaruh besar terhadap semua strategi yang dilakukan dalam menanggulangi masalah penyelewengan narkoba di Indonesia. Adapun pilihan-pilihan kebijakan dalam menanggulangi masalah penyelewengan narkoba sebenarnya sudah direspon baik oleh berbagai birokrasi pemerintah yang kemudian melahirkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain dari itu strategi nasional khusus bidang penegakan hukum berdasarkan kebijakan BNN juga dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, khususnya bidang penegakkan hukum adalah upaya terpadu dalam pemberantasan narkoba secara komprehensif, organisasi kejahatan narkoba dengan menerapkan undang-undang dan peraturan-peraturan secara tegas, konsisten dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, serta adanya kerjasama antar instansi dan kerjasama internasional yang saling menguntungkan.
Strategi yang dilakukan dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk: 1). mengungkap dan memutus jaringan sindikat perdagangan dan peredaran gelap narkoba baik nasional maupun internasional. 2). melakukan proses penanganan perkara mulai dari penyidikan sampai lembaga pemasyarakatan secara konsisten dan sungguh-sungguh. 3) mengungkap motivasi/latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pemusnahan barang bukti narkoba yang berhasil disita, khususnya terhadap narkotika dan psikotropika golongan I. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan dan peredaran prekursor. penyitaan terhadap asset milik pelaku kejahatan perdagangan dan peredaran gelap narkoba. Strategi yang perlu dilaksanakan dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut :
(1) strategi nasional intelijen narkoba.
(2) strategi kontrol narkoba internasional.
(3) strategi nasional pengendalian dan pengawasan terhadap jalur legal.
(4) strategi nasional interdiksi narkoba.
Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan dalam bidang penegakan hukum: yaitu dengan mengkoordinasikan instansi-instansi terkait, berupa pengoperasionalan satuan-satuan tugas operasional, seperti : 1. satuan tugas Prekursor BNN, dengan penjuru (lead agency) Badan Pom RI, yang menangani pemantauan distribusi, dan pengecekan penggunaan terhadap bahanbahan kimia dasar, yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan kimia maupun pengguna bahan kimia. satuan tugas SeaPort Interdiction, dengan penjuru Ditjen Bea & Cukai, departemen keuangan RI, yang bertugas menangani permasalahan narkoba di bandara-bandara nasional dan internasional, guna mencegah masuknya dan beredarnya narkoba.
Satuan tugas Seaport Interdiction, dengan penjuru ditjen perhubungan laut, departemen perhubungan RI, yang bertugas menangani permasalahan narkoba di pelabuhan-pelabuhan laut, baik nasional dan internasional, guna mencegah masuknya dan beredarnya narkoba. satuan tugas pengawasan narkoba terhadap orang asing, dengan penjuru Ditjen Imigrasi, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, yang bertugas menangani permasalahan narkoba yang dilakukan orang asing, mulai keberadaannya sampai pada kegiatannya. satuan tugas operasional pangan di lapas/rutan, dengan penjuru Ditjen Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, yang mengawasi gerak-gerik narapidana / tahanan terhadap satuan tugas kokain dan heroin, dengan penjuru direktorat IV/narkoba & KT, Bareskrim Polri, yang bertugas menangani permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya heroin dan kokain atau golongan jenis narkotika.

Satuan tugas shabu-shabu dan ecstasy, dengan penjuru direktorat IV/narkoba dan KT, Bareskrim Polri, yang bertugas menangani permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya sabu-sabu dan ecstasy atau golongan jenis psikotropika. satuan tugas ganja, dengan penjuru Direktorat IV/narkoba & KT, Bareskrim Polri, yang bertugas menangani permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya ganja, baik mulai dari kultivasi, pemetaan, sampai pada peredaranya. Bahkan disamping upaya diatas, untuk lebih menajamkan upaya penegakan hukum, terhadap penindakan kejahatan narkoba Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah memperbantukan (BKO) Direktorat IV/narkoba & KT, Bareskrim Polri ke Badan Narkotika Nasional. Sehingga dengan demikian dalam bidang penegakan hukum Badan Narkotika Nasional telah memiliki garda pemukul terhadap penindakan kejatan narkoba yaitu Direktorat IV/tindak pidana narkoba & kejatan terorganisir, Bareskrim Polri, dibawah kendali Badan Narkotika Nasional.
Disamping itu dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba ini, berbagai upaya dan terobosan telah dilakukan, termasuk dan tidak terbatas hanya pada program informasi, edukasi dan komunikasi tentang Harm Reduction. Dibeberapa Rumah Sakit di kota-kota besar di Indonesia, pilot project untuk program NSP dan substitusi Methadone sudah mulai dikembangkan sebagai bahagian tak terpisahkan dari 12 program komprehensif dari Harm Reduction. Keduabelas program komprehensif tersebut adalah :
1. Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE),
2. Program penjangkauan (Outreach),
3. Konseling Pengurangan Resiko (Risk Reduction Counselling),
4. Konseling dan Test Sukarela (VCT = Voluntary, Counselling and Testing),
5. Program Pencegahan Infeksi / Disinfeksi (Bleaching),
6. Program Jarum Suntuk Steril (NSP=Nedlle Syiring Program),
7. Pembuangan Peralatan Suntuk Bekas Pakai (Safe Disposal),
8. Layanan Terapi Ketergantungan Narkoba (Drug Dependent Therapy),
9. Layanan Klinik Substitusi Napza (Clinic Based Substitution Therapy),
10. Layanan Perawatan dan Pencegahan HIV (Care, Support and Treatment),
11. Layanan Perawatan Kesehatan Dasar (Primary Healthcare Services),
12. Program Pendidikan Sebaya (Peer Education)

STRANAS, Kesepakatan Bersma KPA dan BNN, Komitmen Sentani dan Keputusan Bersama KPA dan BNN adalah juga produk hukum dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah hukum yang berbentuk kerangka kerja (framework). Hukum yang berbentuk framework diperlukan untuk keadaan darurat yang membutuhkan penanganan segera. Dengan bentuk yang hanya berupa kerangka kerja (kebijakan) masyarakat diberi kesempatan untuk ikut mengisi bangunan hukum yang belum lengkap itu. Hal penting lain ialah bahwa STRANAS dibentuk oleh lembaga yang memiliki otoritas. Karena itu, kedudukan Stranas adalah sah, baik dari segi lembaga yang membuatnya maupun dari segi naskah / isinya.
Adanya berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk di implementasikan dan dilaksanakan oleh pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat. Namun, dalam pengimplementasian kadangkala kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana masih adanya berbagai unsur yang berkepentingan yang melanggar kebijakan tersebut dan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yang ada di Negara kita ini.









BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional. berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. media massa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi, yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas.
Masalah narkoba merupakan tantangan yang bersifat global, oleh karena itu perlu ditingkatkan kerjasama regional dan internasional secara lebih intensif, dengan membangun kesepakatan-kesepakatan bersama, baik bilateral maupun multilateral. Dalam upaya terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, selain menjadi tanggung jawab pemerintah, diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan terapy dan rehabilitasi dengan berpedoman kepada standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi yang ditentukan.
Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. perlu mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar dalam undang-undang ditetapkan sanksi hukuman minimum bagi para pelaku khususnya pengedar dan produsen, disamping sanksi maksimum, serta bagi penyalahguna narkoba diberikan kewajiban untuk menjalani terapi dan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah. Pengawasan dan pengendalian narkoba dan prekursor legal perlu diperketat dan ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan kepasaran gelap.

Hal ini dirasakan akan jauh lebih mudah bila memilih angka / pilihan 1 karena dengan demikian, unsur Harm Reduction yang “masih asing di telinga orang-orang tidak mengalami pembahasan dalam perdebatan yang panjang dan bertele-tele. Dengan kata lain, jika hanya mengubah pasal-pasal yang bertentangan dengan kaidah Harm Reduction maka unsur-unsur Harm Reduction bisa dimasukkan secara samar tapi pasti sehingga konflik yang berkepanjangan tentang konsep Harm Reduction bisa diminimalisir, bila perlu dihindari. Akan tetapi tidak sedikit pula ide yang berusaha mempertahankan pilihan/angka 2. Alasannya, bagaimanapun juga UU narkotika yang baru haruslah tegas dan komprehensif mengatur tentang Harm Reduction. Sekarang ini program Harm Reduction sudah diaplikasi di lapangan dan kita sudah bisa melihat hasilnya, ternyata lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Kita hanya tinggal memerlukan payung hukum supaya segala aktivitas di lapangan sah dan terlindungi.
Berdasarkan pemaparan diatas, maka saya mencoba mengambil benang merah bahwa tentunya semua kebijakan dan tindakan dari pembuat kebijakan harus lebih tegas tanpa mebeda-bedakan antara anak muda dan dewasa, rakyat biasa dan pejabat pemerintah, artinya bagi yang melanggar harus diberi sanksi sesuai perbuatan yang dilakukan. Prinsipnya, apapun yang dipilih, risikonya sama yaitu perjuangan dalam advokasi yang panjang untuk meyakinkan masyarakat atas kepastian dan penegakkan hukum dari pihak pemerintah.
Kita berharap agar di negara kita terutama masyarakat umum menyadari akan bahaya memakai atau mengkonsumsi Narkotika. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih teman bergaul, sebab jika kita salah pilih teman lebih-lebih yang sudah kita tahu telah menjadi pecandu hendaknya kita berfikir lebih dulu untuk bersahabat dengan mereka.
Dorongan rasa ingin tahu, ingin mencoba dan atau ingin merasakan maka mau menerima tawaran untuk menggunakan narkoba. Dan hal ini makin lama makin ketagihan, sulit untuk menolak tawaran tersebut. Korban-korban penyalahgunaan narkoba mulai sejak usia SD, SMP, SMA dan bahkan ke Pergutan Tinggi, untuk itu perlu ada usaha pencegahan sedini mungkin. Dengan basis sekolah sebagai salah satu aspek masyarakat yang menyiapkan warganya untuk masa depan.
Keterampilan-keterampilan psiko sosial seperti bersikap dan berperilaku positip, mengenal situasi penawaran/ajakan dan terampil menolak tawran/ajakan tersebut. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah perilaku manusia bukan sematamata masalah zat atau narkoba itu sendiri. Maka dalam usaha pencegahan meluasnya pengaruh penyalahgunaan narkoba itu perlu pendekatan tingkah laku. Tentu saja hal ini perlu selektif, jangan sampai terjadi sebaliknya. Karena dorongan rasa ingin tahu justru terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Maka dikembangkanlah model belajar hidup bertanggung jawab. Dan menangkal terjadinya kekerasan akibat penyualahgunaan narkoba.






DAFTAR PUSTAKA

Suharto, Edi, Ph.D. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
Keban, Y.T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Jogjakarta: Gava Media.
Abimayu, Soli dan M. Thayeb Manrihu. 2008. Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah. Jakarta : CV. Rajawali.

Koran Kompas: Ada Jaringan Narkotik di LP. Hari/tanggal: Kamis, 10 Maret 2011.

Website:http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputipencegahan/kegiatan/9217/selamatkan_generasi_perenus_bangsa_berdayakan_peran_penyuluh_p4gn_di_lingkungan_pendidikan. (diakses tanggal 16 Mei 2011)
http://indonesiacerdas-act.blogspot.com/2009/12/analisis-kebijakan-tentang_27.html (diakses tanggal 16 Mei 2011)
http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/9684/pemusnahan-barang-bukti-shabu-16649-gram-jakarta-25-april-2011. (diakses tanggal 17 Mei 2011)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.