Jumat, 27 Agustus 2010

Fenomenologi Agama

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama, tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu). Dalam kondisi keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Mengingat pentingnya peranan hidup bersama, pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara. Di sini, negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita.

Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan Kristen menyebabkan tidak sedikitnya pernikahan berbeda agama antar kedua agama tersebut. Seiringan dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain permasalahan yang berhubungan dengan pengakuan negara atau pengakuan dari kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut seringkali menghadapi masalah-masalah lain di kemudian hari, terutama untuk perkawinan beda-agama. Misalnya saja, pengakuan negara atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta ataupun masalah warisan. Belum lagi, dampak-dampak lain, seperti berkembangnya gaya hidup kumpul kebo atau hidup tanpa pasangan yang terkadang bisa dipicu karena belum diterimanya perkawinan beda agama.

Negara Indonesia memiliki pluralisme dalam kehidupan beragama yang terkadang menjadi konflik apabila terjadi pernikahan antar agama tersebut khususnya agama islam dan katolik, sehingga cukup menjadi perbincangan sehingga kami memilih tema pluralisme dan dialog ini mengenai kontroversi tersebut.

1.2 TUJUAN

Masih banyaknya kebingungan mengenai pernikahan antara pemeluk agama islam dan katolik yang didasarkan pada pluralitas dan dialog masyarakat beragama menarik kami untuk mengetahui hukum-hukum yang berlaku mengenai pernikahan berbeda agama tersebut, tata cara pernikahannya dan keabsahannya, juga mengetahui dampak-dampaknya. Sehingga menjadi penerangan bagi masyarakat Indonesia yang masih menganggap pernikahan tersebut tabu dan membuka mata masyarakat Indonesia untuk menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam kehidupan sosial beragama dalam lingkungan.

1.3 RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pernikahan antar pemeluk agama islam dan katolik sah secara hukum Indonesia maupun secara hukum agama masing-masing?

2. bagaimana solusi bagi pasangan beda agama yang tetap ingin melangsungkan pernikahan di Indonesia?

3. Apakah dampak negatif dari pernikahan beda agama?

1.4 METODOLOGI

Dalam mengerjakan makalah ini kami menggunakan metodologi studi pustaka, melakukan wawancara terhadap pemuka agama dan pasangan berbeda agama, dan melakukan pencarian referensi melalui internet untuk mengumpulkan data – data yang akurat yang berhubungan dengan tema yang kami pilih.


BAB II

LANDASAN TEORI

2. 1 Definisi Pluralisme dan Dialog

Pluralisme sendiri berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu pluralism, dan berdasarkan dari wikipedia, pluralism mempunyai pengertian "Suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi (pembauran / pembiasan)"

Sedangkan Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda, dan dipergunakan dalam cara yang berlain-lainan pula:

§ Sebagai pandangan dunia yang menyatakan bahwa agama seseorang bukanlah sumber satu-satunya yang eksklusif bagi kebenaran, dan dengan demikian di dalam agama-agama lain pun dapat ditemukan, setidak-tidaknya, suatu kebenaran dan nilai-nilai yang benar.

§ Sebagai penerimaan atas konsep bahwa dua atau lebih agama yang sama-sama memiliki klaim-klaim kebenaran yang eksklusif sama-sama sahih. Pendapat ini seringkali menekankan aspek-aspek bersama yang terdapat dalam agama-agama.

§ Kadang-kadang juga digunakan sebagai sinonim untuk ekumenisme, yakni upaya untuk mempromosikan suatu tingkat kesatuan, kerja sama, dan pemahaman yang lebih baik antar agama-agama atau berbagai denominasi dalam satu agama.

§ Dan sebagai sinonim untuk toleransi agama, yang merupakan prasyarat untuk ko-eksistensi harmonis antara berbagai pemeluk agama ataupun denominasi yang berbeda-beda.[1]

Pengertian dialog menurut KBBI adalah "komunikasi antara dua orang, dalam suasana kesetaraan dan kesesuaian" .Dialog itu berbeda dengan monolog, dimana seseorang berbicara dengan sendirian, dan lawan bicaranya tidak boleh mempunyai hak untuk "menandingi" pembicaraannya, dengan demikian esensi dialog adalah munculnya semangat keterbukaan di antara dua manusia atau kelompok, dalam suasana yang sepadan, tanpa diwarnai konfrontasi kendati terdapat kontradiksi diantara keduanya.[2]

Pernikahan antara pemeluk agama Islam dan Katolik ini kami indikasikan sebagai salah satu bentuk hasil dari Pluralisme dan Dialog, karena pernikahan ini memunculkan keterbukaan antar dua manusai dengan paham berbeda tanpa diwarnai konfrontasi diantara keduanya walaupun adanya kontradiksi dengan menyampingkan kefanatikannya dan menerima perbedaan di dalam hubungan masing-masing individu.

2.2 Definisi Pernikahan

Menurut bahasa, pernikahan diambil dari kata ‘nikah’ yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Dengan begitu pernikahan dapat diartikan sebagai hal (perbuatan) nikah atau upacara nikah.[3] Pernikahan juga dapat diartikan dengan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat.

Secara etimologi, pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah; kata itu berasal dari Bahasa Arab yaitu kata nikkah (bahasa Arab: النكاح ) yang berarti perjanjian perkawinan; berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam Bahasa Arab yaitu kata nikah (bahasa Arab: نكاح) yang berarti persetubuhan.

Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi anatar bangsa, suku satu dan yang lain pada satu bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan. [4]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.3 Pernikahan Beda Agama Menurut Islam

“ Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. ” (Q.S Al- Baqarah: 221)

Apakah seorang muslim boleh menikahi wanita non muslim? Dalam hukum Islam, wanita non muslim itu terbagi menjadi 4 golongan.[5]

1. Wanita yang Musyrik (Musyrikah atau Animis /Paganis)

Yang dimaksud dengan musyrikah adalah penyembah berhala (animisme/paganisme). Hukum Islam melarang bagi seorang muslim untuk menikahi seorang muysrikah/animis/paganis. Hal itu diterangkan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 221. Hikmah dari pengharaman tersebut sangatlah jelas, yaitu ketidakcocokan antara Islam dan animisme. Yang mana aqidah tauhid sangat mencela animisme dan kelompok animisme tidak mempunyai kitab samawi serta Nabi yang diutus oleh Tuhan. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan ajaran-ajaran dasar agama Islam. Sebagaimana yang tertulis di ayat 221 yang terakhir surat Al-Baqarah sehingga apabila terjadi pernikahan antara seorang muslim dan musyrikah maka yang akan terjadi di dalam kehidupan berumah tangganya adalah pertengkaran dan pertengkaran.

2. Wanita yang tak mengakui adanya tuhan atau Atheis (Mulhidah)

Yang dimaksud dengan mulhidah adalah wanita yang tidak beragama dan tidak mengakui adanya Tuhan, kenabian, kitab suci dan akherat. Atau disebut atheis. Lelaki muslim diharamkan menikahi wanita atheis. Ini karena wanita atheis kedudukannya leb ih buruk dibanding wanita yang musrik, yang mana wanita musyrikah masih mengakui adanya tuhan, kenabian, kitab suci dan akherat. Tetapi mereka menduakan Tuhan di dalam penyembahan. Mereka (musyrikah) diharamkan menikahinya apalagi bagi wanita yang sama sekali tidak mengakui adanya tuhan. Maka pengharaman untuk menikahinya lebih diutamakan.

3. Wanita yang Murtad dari agama Islam (Murtaddah)

Yang dimaksud dengan murtad adalah individu yang menjadi kufur setelah iman, baik kekefurannya itu berupa perpindahan keyakinan atau agama, atau sama sekali tidak memeluk agama. Kemurtadan di dalam Islam memiliki hukum-hukum yang berkenaan dengan akherat (seperti yang tertera dalam al-Quran surat al-Baqarah: 217), dan hukum-hukum yang berkenaan dengan dunia. Seperti orang yang murtad tidak mendapat perlindungan dari masyarakat Islam, dan diharamkan adanya hubungan perkawinan antara seorang muslim dan murtaddah ataupun sebaliknya. Dan apabila terjadi perkawinan diantara keduanya maka pernikahannya tidak sah. Dan jika kemurtadan itu timbul setelah terjadinya perkawinan, maka suami dan istri tersebut harus dipisahkan dan hukum ini sudah disepakati oleh para ahli fiqh.

4. Wanita ahlu al kitab (beragama yahudi atau nasrani)

MUI menyatakan bahwa pernikahan seorang muslim dengan wanita Ahlu Kitab tidak diperbolehkan/haram hukumnya.

KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005
Tentang PERKAWINAN BEDA AGAMA[6]
 

Dengan dalil-dalil berikut:

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya . Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. al-Baqarah [2] : 221)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuanperempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Alllah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka jangalah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana” (QS. al-Mumtahianah [60] : 10).

Hadis-hadis Rasulullah s.a.w :
Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal : 
(i)       karena hartanya; 
(ii)      karena (asal-usul) keturunannya; 
(iii)     karena kecantikannya; 
(iv)     karena agama. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang menurut agama Islam; (jika tidak) akan binasalah kedua tangan-mu (Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a);
 
MENETAPKAN : FATWA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA
1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah.

2.4 PERKAWINAN MENURUT HUKUM NASIONAL[7]

2.4.1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam konsepsi hukum perdata Barat, perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan saja[10]. Artinya, tidak ada campur tangan dari Undang-undang terhadap upacara-upacara keagamaan yang melangsungkan perkawinan. Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.

Demikian juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia. Untuk melangsungkan sebuah perkawinan, hanya dibutuhkan dua macam syarat[11], yaitu:

  1. Syarat materil, yang merupakan inti dalam melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat ini meliputi:

A. Syarat materil mutlak yang merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:

1. Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 KUHPerdata).

2. Persetujuan dari calon suami dan istri (Pasal 28 KUHPerdata).

3. Interval 300 hari bagi seorang wanita yang pernah kawin dan ingin kawin kembali (Pasal 34 KUHPerdata).

4. Harus ada izin dari orangtua atau wali bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 35 – Pasal 49 KUHPerdata.

B. Syarat materil relatif, yaitu ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu, yang terdiri atas 2 macam:

1. Larangan kawin dengan keluarga sedarah.

2. Larangan kawin karena zinah

3. Larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktunya satu tahun.

  1. Syarat formal, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan mencakup pemberitahuan ke pegawai Catatan Sipil (Pasal 50 – 51 KUHperdata).

2.4.2 Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (UU Perkawinan) maka semua perundang-undangan perkawinan Hindia Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 66 UU Perkawinan.

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal ini, tersirat bahwa perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah perkawinan antara seorang pria dan wanita saja. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak. Setelah perkawinan dilakukan, perkawinan tersebut pun harus dicatatkan, dalam hal ini pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Catatan Sipil.

Pasal 6 UU Perkawinan menetapkan beberapa persyaratan untuk melakukan perkawinan, yaitu:

  1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
  2. Bila calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, maka ia harus mendapat izin kedua orangtua atau salah satunya bila salah satu orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya. Apabila keduanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
  3. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut di atas atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin melakukan perkawinan.
  4. Ketentuan di atas tidak bertentangan atau tidak diatur lain oleh hukum rnasing-masing agamanya dan kepercayaannya yang bersangkutan.

Sementara, untuk larangan kawin, UU Perkawinan (Pasal 8) prinsipnya hanya melarang terjadinya perkawinan yang keduanya memiliki hubungan tertentu, baik hubungan sedarah, semenda, susuan atau hubungan-hubungan yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lain.

UU Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama[12]. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut UU Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang negara, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa memperhatikan atau mengabaikan Undang-undang (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah.

2.4.3 Status Perkawinan Beda-Agama Dalam Hukum Nasional

UU Perkawinan tidak memberi larangan yang tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama/keyakinan yang berbeda. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, maupun berdasarkan Undang-undang negara. Sementara, di sisi lain, ada pihak yang berpendapat berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda-agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan salah satu pihak.

Prof. Wahyono Darmabrata menyebutkan ada 4 cara yang populer ditempuh oleh pasangan beda-agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan, yaitu:

1. Perkawinan dilakukan dengan meminta penetapan pengadilan.

2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama.

3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama

4. Perkawinan dilakukan di luar negeri.

Untuk cara yang keempat, UU Perkawinan memberikan ruang yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melegalkan perkawinan tersebut. Pasal 56 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan, bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. Selanjutnya disebutkan bahwa dalam waktu 1 tahun setelah suami dan isteri tersebut kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

Namun, menurut Prof. Wahyono Darmabrata, perkawinan yang demikian tetap saja tidak sah sepanjang belum memenuhi ketentuan yang diatur oleh agama. Artinya, tetap perkawinan yang berlaku bagi warga negara Indonesia harus memperhatikan kedua aspek, yaitu aspek Undang-undang dan aspek hukum agama.

2.5 Wawancara

Untuk mendapatkan hasil yang lebih nyata maka kami mewawancara seorang Pastur yang bernama A. Bogaartz dan sepasang suami istri yang menikah beda agama.

2.5.1 Hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang menikah beda agama:

Pertanyaan : Pernikahan menurut kalian apa?

Jawaban : Pernikahan itu adalah ketika dua orang itu melegalkan (buat negara) bahwa mereka adalah sah suami istri, sah hidup bersama dan ngiket komitmen tp itu semua cuma buat melegalkan dalam negara soalnya kan budaya kita emang masih menganut bahwa udah nikah baru boleh hidup bareng

Pertanyaan : Nah, pernikahan beda agama itu sendiri itu gimana menurut kalian, berhubung ada beberapa agama yang tidak memperbolehkan hal itu..

Jawaban : Itu kembali ke esensi apa agama itu, buat apa agama itu untuk pribadi itu sendiri.

Pertanyaan : Proses pernikahan beda agama itu sendiri itu gmana?

Jawaban : Kenapa orang menganggap pernikahan beda agama itu dilarang atau dianggap tidak bagus untuk masa depan keluarga itu, Karena banyak orang berpikir, nanti anaknya bagaimana? Nanti beribadahnya gimana, kan beda, si bapak hari minggu ke gereja. Si ibu puasa, jadi konsistensinya kurang gitu. Mungkin saya bukan orang yang terlalu fanatik dengan agama saya, tapi menurut ayat-ayat setahu saya tidak ditegaskan sangat tidak diperbolehkan, Tapi kembali manusia yang menegaskan bahawa itu tidak boleh karena pertimbangan-pertimbangan tadi.

Pertanyaan : Tapi pernah mendapat masalah hukum?

Jawaban : Selama hukum itu dibuat oleh manusia dan selama manusia berpikir seperti itu, maka jadilah itu bermasalah, berhubung di Indonesia masyarakatnya mayoritas beragama, maka agama mayoritas itu biasanya mempengaruhi hukum tersebut.

Pertanyaan : Menurut kalian pernikahan agama diperbolehkan tidak?

Jawaban : Pada dasarnya seharusnya bisa, karena penikahan esensinya adalah komitmen, toleransi, cinta dan legalitas, bukan karena upacaranya. Karena menurut kami agam merupakan pegangan antara saya dengan tuhan secara hakiki, dan tuhan mengajarkan cinta dalam semua agama.

Pertanyaan : Pernikahan kalian dilakukan dimana?

Jawaban : Catatan sipil, KUA hanya untuk pernikahan yang satu agama saja.

Pertanyaan : Ga ada masalah dalam pengesahan tersebut? Seperti berpindah agama misalnya?

Jawaban : Pernikahan merupakan toleransi, bukan penyatuan pendapat, seharusnya kita berfikir lebih luas, agama itu sebenarnya menyatukan, bukannya pengkotak-kotakan dan agama manapun menyuruh untuk bertoleransi terhadap perbedaan, dan apabila manusia tidak sadar akan hal itu, maka pengkotak”an akan terus terjadi. Sehingga diantara kami tidak berfikir untuk merubah agama kami untuk alasan apapun walaupun itu dapat mempermudah pengesahan pernikahan kami.

Pertanyaan : Selama pernikahan, ada masalah tidak?

Jawaban : Ada, dimulai dengan tidak adanya persetujuan dipihak keluarga dari pemeluk agama muslim dan yang bermasalah adalah saudara-saudara, bukannya orang tua, maka kami tidak menghiraukannya karena ini adalah masalah keluarga kami. Diskriminasi oleh lingkungan kerja kami juga dapat kami rasakan, rasanya seperti hukuman sosial, walaupun tidak menyangkut karir tapi kami dapat mengakui kami dapat merasakan perlakuan berbeda dan sering disindir oleh teman-teman kami, anak kamipun kemudian sempat mengalami kebingungan atas keberagaman kami, ia memang lahir sebagai umat muslim, tapi pada akhirnya kami menyerahkan semuanya atas pilihan anak kami.

2.5.2 Berdasarkan hasil Wawancara dengan Pastur A. Bogaartz adalah sebagai berikut:

Pertanyaan : Kesan pastur tentang perkawinan?

Jawaban : Seagama:

Perkawinan katolik bersumber pada kasih kristus, orang yang menikah bertujuan untuk mengungkapkan kasih kristus, setiap orang yang menikah akan mendapatkan sakramen pernikahan.

Beda agama:

Sedangkan pernikahan beda agama dalam pandangan agama katolik unsure” diatas akan hilang karena bukan perkawinan sacramental, karena bukan perkawinan sacramental ( salah satu mempelai belum pernah di babptis, dan tidak akan mendapat sakramen pernikahan) Pernikahan Cuma berarti sebagai pemberkatan perkawinan yang berarti sekali menikah hidup. Dan itu wajib dijalani.

Pertanyaan : Cara gereja menyikapi perkawinan beda agama:

Jawaban : Bukan hal yang menguntungkan.

Pertanyaan : Apakah gereja menolak perwakinan:

Jawaban : Tidak menolak, asalkan mereka dapat menikah secara katolik. Yang ditolak adalah jika salah satu mempelai berpindah agama diluar katolik menjadi agama mempelai lainnya.

Bagi yang menikah beda agama, harus mengisi formulir setia terhadap agama (masing-masingnya) dan anaknya yang lahir harus di baptis dan dididik secara katolik.

Sedangkan untuk pihak nonKatolik, harus mengetahui tentang janji-janji diantaranya: 1. Mengetahui janji pihak katolik

2. Berjanji setia terhadap hukum perkawinan katolik. (tidak boleh cerai) 3. Bebas untu menikah dengan berarti (tidak memiliki istri laen dan bisa menikah)

Alasan gereja tetap menerima beda agama adalah demi kepentingan umat katolik maksudnya supaya umat katolik tidak ikut berjinah.

Pernikahan kanonik (persiapan perkawinan) :

Harus ada dua saksi bahwa (satu” dari salah satu mempelai) bahwa mempelai tidak terikat oleh orang lain, harus ada status liberal. (kejelasan dari hukum)


BAB III

PEMBAHASAN

Keberagaman agama di Indonesia masih menjadi permasalahn yang tidak ada habisnya. Seperti kasus pernikahan beda agama yang banyak terjadi di Indonesia diakibatkan oleh ketidaktegasannya hukum di Indonesia. UU Perkawinan tidak memberi larangan yang tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama/keyakinan yang berbeda. Hukum di Indonesia mensahkan sebuah pernikahan apabila penikahan tersebut telah sah secara ajaran agama yang dianut. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, maupun berdasarkan Undang-undang negara. Oleh karena itu banyak orang yang memanfaatkan kelowongan aturan tersebut dengan melakukan kecurangan dalam pernikahan.

Menurut hukum islam jelas menegaskan bahwa pernikahan beda agama itu haram hukumnya dan MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa pernikahan beda agama itu dilarang di Indonesia merujuk dari ayat-ayat Al-Qur’an (Al-Baqoroh:221). Islam hanya memperbolehkan bila orang tersebut sudah masuk islam terlebih dahulu dan melakukan pernikahan dalam hokum islam.

Menurut hasil wawancara dengan Pastur A. Bogaartz mengatakan bahwa pernikahan beda agama dibolehkan oleh gereja asalkan dilakukan dengan cara katolik. Sedangkan pernikahan beda agama dalam pandangan agama katolik unsur-unsur pernikahantersebut akan hilang karena bukan perkawinan sacramental, karena bukan perkawinan sacramental ( salah satu mempelai belum pernah di babptis, dan tidak akan mendapat sakramen pernikahan) Pernikahan Cuma berarti sebagai pemberkatan perkawinan yang berarti sekali menikah hidup dan itu wajib dijalani. Jadi pada intinya ajaran katolik tidak memperbolehkan pernikahan agama tetapi dari pihak gereja membolehkan hal tersebut dengan alasan takut terjadi perzinahan.

Dampak negatif yang dihawatirkan akan terjadi dari pernikahan beda agama adalah tidak terjalinnya hubungan saling menghargai dalam menjalankan ajaran agama masing-masing. Hal tersebut dapat memicu konflik dalam pernikahan tersebut yang dapat menyebabkan perceraian. Pernikahan beda agama juga akan berdampak buruk pada anak, anak akan merasa bimbang dan takut untuk memeluk agama yang ia inginkan. Dampak buruk lainnya adalah sikap diskriminasi dari lingkungan sekitar kepada keluarga beda agama tersebut karena di Indonesia hal tersebut masih tabu dan hal yang ilegal.

Ada 4 cara yang populer ditempuh oleh pasangan beda-agama di indonesia agar pernikahannya dapat dilangsungkan, yaitu:

1. Perkawinan dilakukan dengan meminta penetapan pengadilan.

2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama.

3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama

4. Perkawinan dilakukan di luar negeri.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 SIMPULAN

· UU Perkawinan di indonesia tidak memberi larangan yang tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama/keyakinan yang berbeda. Akan tetapi hukum di Indonesia akan mensahkan sebuah pernikahan apabila penikahan tersebut telah sah secara ajaran agama yang dianut. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat.

· islam jelas menegaskan bahwa pernikahan beda agama itu haram hukumnya dan MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa pernikahan beda agama itu dilarang di Indonesia merujuk dari ayat-ayat Al-Qur’an (Al-Baqoroh:221). Islam hanya memperbolehkan bila orang tersebut sudah masuk islam terlebih dahulu dan melakukan pernikahan dalam hukum islam.

· pada dasarnya ajaran katolik tidak memperbolehkan pernikahan agama karena unusur-unsur pernikahan yang sakral akan hilang. tetapi dari pihak gereja membolehkan hal tersebut dengan alasan takut terjadi perzinahan.

· Dampak negatif yang dihawatirkan akan terjadi dari pernikahan beda agama adalah tidak terjalinnya hubungan saling menghargai dalam menjalankan ajaran agama masing-masing. Hal tersebut dapat memicu konflik dalam pernikahan tersebut yang dapat menyebabkan perceraian. Pernikahan beda agama juga akan berdampak buruk pada anak, anak akan merasa bimbang dan takut untuk memeluk agama yang ia inginkan. Dampak buruk lainnya adalah sikap diskriminasi dari lingkungan sekitar kepada keluarga beda agama tersebut karena di Indonesia hal tersebut masih tabu dan hal yang ilegal.

· Ada 4 cara yang populer ditempuh oleh pasangan beda-agama di indonesia agar pernikahannya dapat dilangsungkan, yaitu:

1. Perkawinan dilakukan dengan meminta penetapan pengadilan.

2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama.

3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama

4. Perkawinan dilakukan di luar negeri.

4.2 SARAN

· Sebaiknya hokum di Indonesia dapat dipertegas lagi mengenai peraturan pernikahan beda agama agar tidak terjadi lagi kasus penyelewengan dalam pernikahan.

· Pentingnya kesadaran masyarakat di Indonesia untuk menaati setiap peraturan pemerintah dan agama sangat dibutuhkan untuk terlangsungnya kehidupan agama di Indonesia.

Daftar Pustaka

1. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

Sumber acuan : Internet

1. http://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme

2. http://my.opera.com/Luqmans/blog/dialog-kenapa-tidak

3. Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan

5. http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/component/content/article/1-tanya-jawab/858-menikah-beda-agama

6. http://www.mail-archive.com/daarut-tauhiid@yahoogroups.com/msg04506.html

7. http://bh4kt1.multiply.com/journal/item/18

Minggu, 18 Juli 2010

Kamis, 26 November 2009

Politik dan Strategi Nasional


Politik dan strategi nasional


Politik (etimologis) adalah segala sesuatu yag berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara). Secara umum politik mempunyai dua arti, yaitu poplituik dalam arti kepentingan umum (politics) dan politik dalam arti kebijakan (policy). Politik dalam arti politics adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yag akan digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan politik dalam arti policy adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita yang dikehendaki.


Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu, pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada.


Strategi Nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijakansanaan nasional. dalam melaksanakan politik nasional disusun strategi nasional, seperti jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.


Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.


Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.


Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di itngkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN.



Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan.


Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena:

a. Semakin tinggina kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.

c. Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

d. Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.


Stratifikasi Politik dan Strategi Nasional

stratifikasi kebijakan nasional dalam NKRI, meliputi :

a.Tingkat Penentu Kebijakan Puncak

b.Tingkat Kebijakan Umum

c.Tingkat Penentu Kebijakan Khusus

d.Tingkat Penentu Kebijakan Teknis.

Tingkat Penentu Kebijakan Puncak meliputi kebijakan tertinggi yang lingkupnya nasional mencakup penentuan Undang-undang Dasar, dan yang berkaitan dengan masalah makro politik bangsa dan negara.

Penentu kebijakan puncak adalah kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum yang dikeluarkan berupa Dekrit, Peraturan atau piagam Kepala Negara.

Tingkat Penentu Kebijakan Umum merupakan tingkat kebijakan dibawah Tingkat Kebijakan Puncak yang lingkupnya juga nasional dan ditekankan pada masalah makro strategis guna mencapai situasi dan kondisi tertentu yang diharapkan.

Bentuk hukum yang dihasilkan adalah UU, PP, Keputusan atau Instruksi Presiden, dalam keadaan tertentu dapat dikeluarkan Maklumat Presiden.

Tingkat penentuan kebijakan khusus merupakan kebijakan umum yang merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang utama pemerintahan.

*Wewenang kebijakan khusus terletak pada menteri berdasarkan dan sesuai dengan kebijakan pada tingkat di atasnya.

*Bentuk hukum yang dikeluarkan berupa Peraturan

Menteri, Kepmen, Instruksi Menteri, Surat Edaran Menteri.

Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis ditekankan pada suatu sektor bidang utama dalam bentuk prosedur dan teknik implementasi rencana, program dan kegiatan.

*Wewenang pengeluaran kebijakan teknis terletak pada pimpinan eselon pertama Departemen Pemerintahan dan Pimpinan Lembaga-lembaga Non-Departemen.

*Hasil penentuan kebijakan berupa Peraturan, Keputusan, Instruksi Pimpinan Lembaga Non-Departemen atau Direktur Jenderal.


Politik Dalam Dalam Negeri Negeri/Daerah: Tanggulangi Ancaman Global, Trans National Crime, Terrorism, Radicalism, Separatism, Perkuat Sistem Demokrasi, Balance of Power, Transparansi, Perkuat yang lemah, kontrol yang kuat, otonomi Daerah Secara Konsisten, Langkah Sistematik & Berlanjut, perkuat hubungan2 antar daerah

Kamis, 12 November 2009

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA ANGKA KEMATIAN IBU DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

  1. PENDAHULUAN


Beberapa fakta memperlihatkan komponen demografi yang juga merupakan pencerminan dari struktur penduduk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan dan sangat terkait dengan penyebab kemiskinan. Komponen tersebut antara lain adalah : fertilitas ( kelahiran ), mortalitas ( kematian), dan mobilitas penduduk. Mortalitas sebagai komponen dalam demografi merupakan komponen yang penting untuk diteliti karena memegang peranan penting dalam keberlangsungan hidup suatu kelompok masyarakat, apakah akan berkembang, statis ataupun gagal untuk bertahan. Kesejahteraan ibu dan anak yang dipengaruhi oleh komponen mortalitas terkait erat dengan proses kehamilan, kelahiran dan paska kelahiran. Ketiga periode tersebut akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang akan datang.

Tinggi rendahnya angka mortalitas juga mempengaruhi jumlah penduduk serta menjadi tolak ukur tingkat kesehatan masyarakat dan standar kehidupan suatu kelompok masyarakat. (Arthur Haupt and Thomas T. Kane, Population Handbook, 2001).Mortalitas adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Budi Utomo, 1985).

Masalah kesehatan dan mortalitas sangat erat hubungannya dengan Angka Kematian Ibu (AKI) atau lebih dikenal dengan istilah maternal mortality (kematian maternal). Kematian maternal adalah kematian perempuan hamil atau kematian dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa mempertimbangkan umur dan jenis kehamilan sebagai komplikasi persalinan atau nifas, dengan penyebab terkait atau diperberat oleh kehamilan dan menajemen kehamilan, tetapi bukan karena kecelakaan.

Ukuran tingkat kematian ibu (the maternal mortality rate) selain dimanfaatkan sebagai indikator kesehatan juga digunakan sebagai indikator kesejahteraan rakyat atau kualitas pembangunan manusia (IPM/HDI), hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa perubahan ukuran-ukuran tersebut sangat erat kaitannya dengan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kematian maternal dimaksud tidak disebabkan oleh kurang efektifnya pencegahan kematian, akan tetapi lebih kepada 1) pelanggaran terhadap hak perempuan, 2) kondisi sosial-ekonomi yang kurang menguntungkan, dan 3) ketidaksetaraan gender. Selain itu faktor sikap dan perilaku ibu, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, keterlambatan pemeriksaan kehamilan, merokok, dan tindak kekerasan selama kehamilan, juga turut meningkatkan resiko kematian maternal,. Kematian maternal di negara berkembang yang terjadi dirumah sakit sebagian besar (40-60 %) disebabkan oleh komplikasi kehamilan, sementara di negara maju untuk penyebab yang sama hanya mencapai 1, 2-8 %.

Di Indonesia angka kematian maternal masih sangat tinggi yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup sehingga menempatkan

Indonesia

pada urutan kedua untuk jumlah kematian martenal di antara negara-negara ASEAN lainnya. Terlepas dari berbagai strategi yang digunakan

Indonesia

untuk menurunkan angka kematian maternal tiap tahunnya, penurunan angka tersebut relatif masih sangat rendah.

Laporan Kependudukan

Indonesia

pada tahun 2004 memperlihatkan kematian maternal di Indonesia yang cukup tinggi. Sepuluh tahun setelah Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) Cairo, Angka Kematian Ibu melahirkan di Indonesia masih cukup tinggi dan belum dapat diturunkan secara signifikan, serta jauh dari target internasional ICPD yaitu di bawah 125/100.000 kelahiran hidup tahun 2005 dan 75 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2015. Departemen Kesehatan menargetkan tahun 2010 angka kematian ibu turun menjadi 125 per 100.000 kelahiran hidup. Akan tetapi sampai saat ini belum ada hasil yang signifikan terhadap penurunan angka kematian ibu. Beberapa Program Inovatif untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu yang pernah dilaksanakan pada daerah tertentu adalah:

1. Tahun 1996 s/d sekarang:Gerakan Sayang Ibu /GSI (Depkes-Depdagri)

2. Tahun 1994 s/d sekarang: Buku KIA (JICA)

3. Tahun 1996 s/d sekarang: Kangoro Mother Care /KMC (PERINASIA)

4. Tahun 1998-2004: Safe Motherhood:Partnership Family Approach

(World Bank)

5. Tahun 2000-2003: Awal Sehat untuk Hidup Sehat /ASUH (PATH-USAID)

6. Tahun 2002-Juni 2006:Women Health and Family Welfare (AusAid)

7. Tahun 2004 s/d sekarang :Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja /PIK-KRR (BKKBN)

Tetapi program-program tersebut belum bisa menurunkan angka kematian ibu.

Tiga faktor utama penyebab kematian ibu di Indonesia adalah 1) Faktor medis (langsung dan tidak langsung), 2) Faktor sistem pelayanan (sistem pelayanan antenatal, sistem pelayanan persalinan dan sistem pelayanan pasca persalinan dan pelayanan kesehatan anak), 3) Faktor ekonomi, sosial budaya dan peran serta masyarakat (kurangnya pengenalan masalah, terlambatnya proses pengambilan keputusan, kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, pengarusutamaan gender, dan peran masyarakat dalam kesehatan ibu dan anak) .

Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam penurunan Angka Kematian Ibu adalah peningkatan keterjangkauan (akses) dan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan peningkatan kualitas pelayanan pada saat dan pasca persalinan (13% kematian martenal disebabkan oleh aborsi dan di dunia terjadi 55000 kali aborsi setiap harinya, 95% diantaranya terjadi di negara berkembang). Selain itu penurunan angka kematian ibu dapat dilaksanakan melalui beberapa fase atau tahapan yaitu 1) Pada masa sebelum masa kehamilan, yaitu perilaku sehat termasuk nutrisi, aktivitas fisik, perawatan sebelum konsepsi, menghindari substansi yang membahayakan alat reproduksi, 2) Perencanaan masa kehamilan, yaitu dengan perawatan kehamilan awal yang berkualitas, pengetahuan gejala dan timbulnya tanda munculnya masalah, 3) Pada masa persalinan yaitu melakukan persalinan yang sehat, persalinan disaat yang tepat dengan intervensi minimal, serta bantuan pada pasca persalinan yang disertai penyuluhan serta pemeliharaan kualitas kesehatan lingkungan.

Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tingkat maternal mortality yang cukup tinggi, yaitu 370/100.000 kelahiran hidup merupakan salah satu daerah rentan akan permasalahan maternal mortality dan perlu mendapatkan perhatian, sehubungan dengan kurang berhasilnya berbagai strategi yang ditempuh dalam memecahan masalah besar tersebut , sehingga perlu adanya penelitian khusus guna melihat factor-faktor penyebab tingginya maternal mortality di daerah tersebut.

  1. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui tingginya kematian maternal di daerah Nusa Tenggara Barat dan untuk melihat faktor-faktor penyebab tingginya kematian maternal di Nusa Barat

  1. METODE PENULISAN

Metode yang di gunakan untuk penulisan adalah menggunakan studi deskriptif.

  1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ukuran tingkat kematian ibu (the maternal mortality rate) selain dimanfaatkan sebagai indikator kesehatan juga digunakan sebagai indikator kesejahteraan rakyat atau kualitas pembangunan manusia (IPM/HDI), hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa perubahan ukuran-ukuran tersebut sangat erat kaitannya dengan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat Tidak meratanya tingkat angka kematian ibu di Indonesia di tiap daerah, disebabkan oleh perbedaan kualitas pelayanan kesehatan di tiap daerah di Indonesia serta perbedaan latar belakang kondisi ekonomi, sosial dan budaya dari tiap kelompok masyarakat di tiap daerah. Kasus seperti kasus kekerasan dalam keluarga, perdagangan, tekanan budaya dan adat istiadat, tingkat pendidikan yang rendah, dan dominasi pria dalam rumah tangga yang menimpa sebagian besar perempuan merupakan penyebab yang juga turut mengakibatkan tingginya angka kematian ibu.

Provinsi dengan kasus kematian ibu melahirkan tertinggi adalah Provinsi Papua, yaitu sebesar 730/100.000 kelahiran hidup, diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 370/100.000 kelahiran hidup, Provinsi Maluku sebesar 340/100.000 kelahiran hidup, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 330/100.000 kelahiran hidup. Jumlah ini tidak terlalu banyak berubah sejak masa orde baru. Tidak ada perbaikan yang terlihat dalam penurunkan angka kematian ibu. Hingga kini permasalahan tingginya angka kematian ibu pada masa kehamilan, kelahiran dan pasca kelahiran masih merupakan masalah besar yang dihadapi masyarakat dan pusat-pusat pelayanan kesehatan di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Faktor penyebab tingginya angka kematian ibu di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diantaranya disebabkan belum adanya kesadaran dari berbagai elemen -elemen masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu, tidak terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan kesehatan atau terbatasnya tempat pelayanan kesehatan, juga letak geografis daerah yang sukar di jangkau oleh tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan, disamping perbedaan latar belakang kondisi ekonomi, sosial budaya di daerah tersebut. Disamping itu, lemahnya dukungan dan perhatian pemerintah daerah setempat terhadap kaum perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat turut mempengaruhi tingginya angka kematian ibu di daerah tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan serta program-program yang dikeluarkan, serta minimnya dana yang dikeluarkan untuk kesehatan ibu atau untuk menekan angka kematian ibu.

Faktor penyebab lainnya adalah hubungan tidak harmonis antara dukun tradisional dan bidan desa, sebagai dampak dari kebijakan pemerintah yang mengharuskan setiap persalinan atau proses kelahiran harus ditangani oleh bidan desa atau dokter. Dukun di desa yang sebelumnya memegang peranan penting dalam proses kelahiran di daerah yang sulit dijangkau harus mengikuti anjuran dari pemerintah. Namun, karena terbatasnya tenaga medis (bidan desa serta dokter) serta medan geografis yang sulit dijangkau membuat tenaga medis tidak bisa segera memberikan bantuan persalinan ibu yang akan melahirkan. Hal tersebut mengakibatkan kondisi ibu yang akan melahirkan kritis dan akhirnya proses kelahiran kembali ditangani oleh dukun tradisional, yang notabene tinggal berdekatan dengan pasien. Akibatnya timbul asumsi pada masyarakat bahwa tingginya angka kematian ibu disebabkan karena tindakan dukun tradisional dalam proses persalinan, bukan karena keterlambatan penanganan dalam proses kelahiran.

Minimnya atau tebatasnya tempat pelayanan kesehatan juga mempengaruhi tingkat angka kematian ibu di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang cukup tinggi. Masalah tersebut timbul disebabkan banyaknya lokasi yang sulit dijangkau dan juga kurangnya tenaga medis terlatih untuk menangani masalah – masalah kesehatan terutama pertolongan ibu yang akan melahirkan. Hal ini turut didukung dengan kurangnya penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan ibu (kurangnya pemberian materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi/KIE) sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu, seperti pengetahuan akan masa sebelum kehamilan, saat hamil, atau paska persalinan, atau pentingnya asupan gizi bagi ibu hamil.

Masih rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menyebabkan tingginya angka kematian ibu, menurut data dari Depertemen Pendidikan Nasional 2002/2003 menyebutkan bahwa angka buta aksara di daerah tersebut adalah sebanyak 108 untuk laki-laki dan 900 untuk perempuan. Faktor ketidakmampuan membaca dan menulis tersebut turut mengakibatkan kurangnya informasi atau pengetahuan yang di dapat oleh masyarakat provinsi tersebut.

Banyak ditemukannnya kasus ketidaksetaraan gender di masyarakat, membuat perempuan menjadi nomor dua dan laki-laki yang berkuasa. Membuat perempuan hanya bisa menerima dan menurut saja. Mengakibatkan timbul tindak kekerasan terhadap perempuan, perempuan tidak bisa melawan atau memiliki suara. Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan berbasis ketidakadilan gender yang terjadi pada masyarakat. Gerakan suami siaga (siap antar jaga) pun kurang mengubah keadaan, karena rendahnya tingkat partisipasi pria di daerah tersebut.

Faktor sosial budaya juga menjadi salah satu penyebab buruknya kondisi kesehatan dan gizi kaum perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi kesehatan ibu dan anak bayi sangat buruk, tetapi tidak diperhatikan karena dinilai bukan kebutuhan mendesak.

Mungkin masih terdapat banyak faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat proses penurunan angka kematian ibu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka diperlukan peran serta semua pihak untuk bisa menekan tingginya angka kematian ibu.

  1. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Masih tingginya angka kematian ibu di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu 370/100.000 kelahiran hidup harus menjadi perhatian kita semua, karena tingginya angka kematian ibu merupakan gambaran rendahnya kualitas sistem pelayanan kesehatan dan standar hidup di Indonesia serta kurangnya sosialisasi masalah kesehatan reproduksi kepada para ibu di desa-desa terpencil yang jauh dari jangkauan pelayanan sarana kesehatan.

2. Selain faktor kesehatan, faktor lain yang ikut mempengaruhi angka kematian ibu adalah terbatasnya fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan, letak geografis yang sulit dijangkau, dan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta kurangnya kesadaran dan dukungan dari pemerintah daerah setempat dan elemen masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu.

5.2 SARAN

Untuk menurunkan angka kematian ibu yang masih tinggi diperlukan peran serta semua pihak, langkah-langkah yang dapat diambil diantaranya adalah:

1. Memberikan advokasi kepada para pemegang kebijakan, agar dapat membantu mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan program-program guna penurunan angka kematian ibu

2. Memberikan KIE kepada setiap elemen masyarakat mengenai pentingnya kesehatan ibu dan penurunan angka kematian ibu

3. Menambah dan melatih tenaga-tenaga kesehatan agar bisa membantu pengentasan masalah kesehatan khususnya membantu dalam proses persalinan ibu

4. Memberikan pelatihan kepada dukun tradisional dan mengikutsertakan dukun tradisional pada sistem rujukan dalam proses persalinan ibu melahirkan sehingga proses persalinan ibu dapat ditangani oleh tenaga-tenaga professional

5. Perlu ditingkatkannya akses pada sarana dan pelayanan kesehatan sehingga dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil

6. Mengubah paradigma masyarakat mengenai pentingnya kesehatan ibu dan peran serta para ibu dalam proses menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan.


DEMOKRASI DAPAT BERANTAKAN

Pemikiran yang baik tentang demokrasi selalu mengenai moral dan hak kekuasaan yang kokoh dari kekuatan politik itu semua di tolak karena kekuatan yang sewenang-wenang.Suatu pemikiran yang salah tentang demokrasi itu dapat membuat keributan dan berantakan terutama ketika masyarakat tidak cukup disiplin pada pelaksanaan hukum.Di bandingkan dengan tipe rezim politik yang lain seperti monarki mutlak,paham kepatuhan,diktator militer,komunis dan fasis.Demokrasi lebih baik demi kepentingan masyarakat. Demokrasi dengan disiplin pribadi lebih efektif dengan pelaksanaan hukumdan kekuatan pemimpin. Sistem demokrasi baik untuk di gunakan di Indonesia.

Orang dapat frustasi ketika dia memeliki pemikiran demokrasi yang jauh dari bandsa Indonesia. Demokrasi yang di pelajari di buku merupakan kombinasi yang baik dari anarki dan politik liberal yang tidak terkontrol. Demokrasi baru di Indonesia ada 2 macam,pertama ketika melakukan norma demokrasi mereka tidak hanya berpolitik tetapi negarawan juga mengemulasi warga negara. Kedua kelompok orang yang menyebut diri mereka “free riders”mereka menyalahgunakan demokrasi untuk ambisi mereka.Indonesia memilik masalah bahwa prinsip demokrasi diperkenalkan untuk sistem mereka ketika institusi negara berada di kapasitas bawah pada peninggalan kekuasaan rezim Soeharto. Faktanya sejak merdeka Indonesia tidak berkembangdan menghapus negara modern.Demokrasi barat menjadi perangkap karena proses yang dilakukan adalah membangun negara 100 tahun kemudian indonesia tidak memiliki hak istimewa tapi suatu hari akan mengembangkan institusi negara yang profesional jika ingin memiliki demokrasi.Prinsip pertama dari pancasila adalah percaya pada satu dan hanya Tuhan,menceritakan bahwa Indonesia bukan negara duniawi,tetapi negara yang memiliki kepercayaan pada agana.Pesan dari prinsip itu adalah negara meletakan kekuasaan Tuhan di atas segalanya.

Perguruan tinggi memiliki respon yang baik dengan mempersiapkan generasi muda untuk menghargai waktu dan mereka menjadi politikus atau birokrat tidak hanya mengandalkan kemampuan intelektual tetapi juga integritas moral. Secara relatif moral merupakan ide yang bahaya,demokrasi menjadi pengatur hilangnya prinsip moral.Pemikiran yang baik tentang ideologi negara yang memberikan suatu temp[at yang baik terhadap pengetahuan adanya kedaulatan Tuhan yang dapat mengatur semua orang. Demokrasi menjadi susah di pahami secara khusus.Suatu ketika guru menjadi pemandu siswanya untuk peduli terhadap lingkungan sosial dan tidak mengembangkan moral yang beraneka ragam.Guru mengarahkan siswa-siswinya untuk menyumbang positif dengan memecahkan semua masalah mereka di masyarakat di mulai dari sikap mereka di lingkungan.Demokrasi hanya instrumen orang di organisasi kehidupan sosial supaya memiliki pemikiran publik yang baik.

DEMOKRASI DAPAT BERANTAKAN

Pemikiran yang baik tentang demokrasi selalu mengenai moral dan hak kekuasaan yang kokoh dari kekuatan politik itu semua di tolak karena kekuatan yang sewenang-wenang.Suatu pemikiran yang salah tentang demokrasi itu dapat membuat keributan dan berantakan terutama ketika masyarakat tidak cukup disiplin pada pelaksanaan hukum.Di bandingkan dengan tipe rezim politik yang lain seperti monarki mutlak,paham kepatuhan,diktator militer,komunis dan fasis.Demokrasi lebih baik demi kepentingan masyarakat. Demokrasi dengan disiplin pribadi lebih efektif dengan pelaksanaan hukumdan kekuatan pemimpin. Sistem demokrasi baik untuk di gunakan di Indonesia.

Orang dapat frustasi ketika dia memeliki pemikiran demokrasi yang jauh dari bandsa Indonesia. Demokrasi yang di pelajari di buku merupakan kombinasi yang baik dari anarki dan politik liberal yang tidak terkontrol. Demokrasi baru di Indonesia ada 2 macam,pertama ketika melakukan norma demokrasi mereka tidak hanya berpolitik tetapi negarawan juga mengemulasi warga negara. Kedua kelompok orang yang menyebut diri mereka “free riders”mereka menyalahgunakan demokrasi untuk ambisi mereka.Indonesia memilik masalah bahwa prinsip demokrasi diperkenalkan untuk sistem mereka ketika institusi negara berada di kapasitas bawah pada peninggalan kekuasaan rezim Soeharto. Faktanya sejak merdeka Indonesia tidak berkembangdan menghapus negara modern.Demokrasi barat menjadi perangkap karena proses yang dilakukan adalah membangun negara 100 tahun kemudian indonesia tidak memiliki hak istimewa tapi suatu hari akan mengembangkan institusi negara yang profesional jika ingin memiliki demokrasi.Prinsip pertama dari pancasila adalah percaya pada satu dan hanya Tuhan,menceritakan bahwa Indonesia bukan negara duniawi,tetapi negara yang memiliki kepercayaan pada agana.Pesan dari prinsip itu adalah negara meletakan kekuasaan Tuhan di atas segalanya.

Perguruan tinggi memiliki respon yang baik dengan mempersiapkan generasi muda untuk menghargai waktu dan mereka menjadi politikus atau birokrat tidak hanya mengandalkan kemampuan intelektual tetapi juga integritas moral. Secara relatif moral merupakan ide yang bahaya,demokrasi menjadi pengatur hilangnya prinsip moral.Pemikiran yang baik tentang ideologi negara yang memberikan suatu temp[at yang baik terhadap pengetahuan adanya kedaulatan Tuhan yang dapat mengatur semua orang. Demokrasi menjadi susah di pahami secara khusus.Suatu ketika guru menjadi pemandu siswanya untuk peduli terhadap lingkungan sosial dan tidak mengembangkan moral yang beraneka ragam.Guru mengarahkan siswa-siswinya untuk menyumbang positif dengan memecahkan semua masalah mereka di masyarakat di mulai dari sikap mereka di lingkungan.Demokrasi hanya instrumen orang di organisasi kehidupan sosial supaya memiliki pemikiran publik yang baik.

Jumat, 25 September 2009

kabupaten nias utara


Kabupaten Nias Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008, sebagai salah satu hasil pemekaran dari Kabupaten Nias.

Daftar isi:
1. Daftar Kecamatan
2. Batas Wilayah
3. Daerah-daerah otonomi yang diresmikan pada tanggal yang sama

Kabupaten Nias Utara
-
Lambang Kabupaten Nias Utara
-
Peta lokasi Kabupaten Nias Utara
Koordinat : -
Motto: -
Provinsi Sumatra Utara
Ibu kota Kecamatan Lotu
Luas 1.202,78 km²
Penduduk
· Jumlah 127.703 (2007)
· Kepadatan 106 jiwa/km²
Pembagian administratif
· Kecamatan -
· Desa/kelurahan -
Dasar hukum UU Nomor 45 Tahun 2008
Tanggal 26 November 2008
Bupati -
Kode area telepon -
DAU -
Suku bangsa -
Bahasa -
Flora resmi -
Fauna resmi -
Zona waktu WIB

Situs web resmi: -

1. Daftar Kecamatan

  1. Afulu
  2. Alasa
  3. Alasa Talumuzoi
  4. Lahewa
  5. Lahewa Timur
  6. Lotu
  7. Namohalu Esiwa
  8. Sawo
  9. Sitolu Ori
  10. Tugala Oyo
  11. Tuhemberua

2. Batas Wilayah

Utara Samudera Indonesia
Selatan Kecamatan Botomuzoi, Kecamatan Hiliduho, Kecamatan Mandrehe, Kecamatan Mandrehe Utara, dan Kecamatan Moro'o
Barat Samudera Indonesia
Timur Samudera Indonesia, Kecamatan Gunung Sitoli Alo'oa, dan Kecamatan Gunung Sitoli Utara





Kamis, 17 September 2009

Deskripsi masalah implementasi kebijakan tentang PKL

BAB I

DESKRIPSI MASALAH KEBIJAKAN



Pertumbuban penduduk yang tinggi di daerah perkotaan menimbulkan berbagai permasalahan yang rumit, karena pihak pemerintah khususnya pemerintah kota belum bisa atau lamban mengantisipasi adanya peningkatan penduduk yang cepat misalnya dengan pengadaan lahan pemukiman, kesempatan kerja, penyediaan sarana dan prasarana dan sebagainya. Salah satu permasalahan yang timbul selain dari kriminalitas, penggangguran, sampah, banjir dan sebagainya adalah masalah keberadaan pedagang kaki lima (PKL).

Efek yang ditimbulkan dari keberadaan PKL ini dengan pola ketidakteraturannya misalnya menciptakan kawasan kumuh, kesemrawutan, kemacetan lalu lintas dan mengurangi keindahan atau estetika kota. Permasalahan PKL ini runtut sejak awal dan semakin besar serta tidak mudah teratasi akibat arus migrasi yang tidak pernah berhenti. Dan kebijakan demi kebijakan telah diterapkan pemerintah khususnya pemerintah kota, namun hingga kini belum menampakkan hasil yang memuaskan. Sehingga timbul sebuah pertanyaan, kebijakan apa yang telah dilaksanakan pemerintah kota dan bagaimana penerapannya dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima tersebut ? kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dan kendala yang dihadapi serta responsivitas PKL atas kebijakan tersebut.

Sektor informal kini menjadi kebijakan eksplisit dalam pembangunan Nasional, yang mana sektor informal diharapkan dapat berperan sebagai "Katup Penyelamat" dalam menghadapi masalah lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam sektor modern/formal. Salah satu wujud dari sektor informal adalah kegiatan Pedagang Kaki Lima, kegiatan ini timbul karena tidak terpenuhinya kebutuhan pelayanan oleh kegiatan formal yang mana kegiatan mereka sering menimbulkan gangguan terhadap lingkungannya dan sering dipojokkan sebagai penyebab timbulnya berbagai permasalahan seperti menggangu pergerakan pejalan kaki atau menyebabkan kemacetan lalu lintas di kawasan Jl. Asia Afrika, yang mana Pedagang Kaki Lima menggunakan lahan-lahan umum (public land).

Pada umumnya PKL dalam kegiatannya seringkali menempati ruang-ruang publik sehingga mengganggu lingkungan dan fungsi kota, menyebabkan kemacetan, merusak pemandangan dan lain-lain.

  1. Berdasarkan keterkaitan ruang, PKL yang berada di wilayah studi masih berada dalam radius berjalan kaki sehingga kegiatan makan siang pekerja perkantoran Jl. Asia Afrika mampu diakomodasi oleh PKL,

  2. Berdasarkan keterkaitan waktu, jam beroperasi PKL masih dalam rentang jam makan siang pekerja perkantoran sehingga kegiatan makan siang pekerja mampu diakomodasi oleh PKL,

  3. Berdasarkan keterkaitan kegiatan, PKL di sekitar wilayah studi mayoritas berjualan makanan yang dibutuhkan untuk mengakomodasi kegiatan makan siang pekerja perkantoran,

  4. Berdasarkan persepsi dan preferensi pekerja Jl. Asia Afrika dan PKL, sebagian besar lebih suka jika relokasi dilakukan di jalan-jalan kecil bukan di pelataran parkir perkantoran.

PKL bagi pemerintah kota sering dianggap sebagai perusak keindahan kota dan penyebab kesemrawutan dan kemacetan. Padahal di sisi lain, PKL mempunyai peranan penting di dalam perekonomian perkotaan. Pada sebuah seminar yang disponsorip LGSP USAID, GKG Laksaketi menyebutkan bahwa nilai transaksi perdagangan sektor informal/PKL mencapai 2.68 Triliun, walaupun hal ini dibantah oleh perwakilan Pemkot Bandung di seminar yang sama karena PDRB Kota Bandung tidak memperhitungkan kontribusi sektor informal/PKL. Selain itu, klaim bahwa PKL penyebab kemacetan dan ketidakteraturan juga cenderung menyamaratakan PKL sebagai satu-satunya biang kerok. Padahal secara kasat mata kita melihat bahwa pertumbuhan factory outlets dan mal seperti PvJ juga menyebabkan kemacetan yang luar biasa di kota Bandung.

Penanganan PKL cenderung bersifat represif melalui penggusuran, sementara penataan atau pengaturan cenderung mengabaikan karakter PKL sendiri. Pemindahan PKL di daerah Alun-alun ke dalam arena Dezone misalnya, atau PKL di Karapitan ke lantai paling bawah dari mal, menempatkan PKL pada posisi yang tidak strategis sehingga ketika dagangan mereka tidak laku, akhirnya mereka kembali ke jalan.

Alasan ketiadaaan lahan untuk arena PKL sebenarnya kurang tepat jika kita bandingkan berapa lahan yang bisa disediakan pemerintah Kota Bandung untuk pembangunan pusat perbelanjaan modern dan mal-mal mewah, yang sebenarnya sudah terlalu banyak untuk Kota Bandung. Pemda Kota Bandung dapat belajar dari Kota Solo dalam penangaan PKL yang lebih persuasif. Kami berhipotesis bahwa PKL pada dasarnya bersedia bekerjasama untuk menciptkaan keindahan dan ketertiban kota Bandung, sepanjang bahwa ajakan ini disampaikan dengan persuasif. Oleh karena itu langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah 1) melakukan pemetaan terhadap lokasi PKL serta karakteritstiknya 2) memetakan lokasi2 strategis milik Pemda (Pemda bisa menjadi investornya) untuk dibangun pasar-pasar tradisional) 3) Melakukan dialog dengan PKL termasuk menerima masukan PKL agar desain pasar maupun lokasi baru tetap bersahabat dengan PKL dan kelompok konsumennya






























BAB II

DESKRIPSI KEBIJAKAN PUBLIK


Keberadaan PKL yang menimbulkan dilematis tersendiri bagi pemerintah menuntut kebijaksanaan dalam proses penyelesaiannya. Konflik yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal: pertama, dalam membuat agenda kebijakannya pemerintah cenderung bertindak sepihak sebagai agen tunggal dalam menyelesaikan persoalan. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak diikutsertakan atau dilibatkannya perwakilan pedagang kaki lima ke dalam tim yang ‘menggodok’ konsep relokasi. Tim relokasi yang selama ini dibentuk oleh pemerintah hanya terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Pembangunan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, serta Dinas Pengelolaan Pasar.

Kedua, adanya perbedaan persepsi dan logika dalam memandang suatu masalah antara pemerintah dengan pedagang kaki lima tanpa disertai adanya proses komunikasi timbal balik diantara keduanya. Dalam proses pembuatan kebijakan, Pemerintah Kota seringkali menggunakan perspektif yang teknokratis, sehingga tidak memberikan ruang terhadap proses negosiasi atau sharing informasi untuk menemukan titik temu antara dua kepentingan yang berbeda. Selama ini, pedagang kaki lima menganggap Pemerintah Kota tidak pernah memberikan rasionalisasi dan sosialisasi atas kebijakan relokasi yang dikeluarkan, sehingga pedagang kaki lima curiga bahwa relokasi tersebut semata-mata hanya untuk keuntungan dan kepentingan Pemerintah Kota atas proyek tamanisasi. Selain itu, tidak adanya sosialisasi tersebut mengakibatkan ketidakjelasan konsep relokasi yang ditawarkan oleh pemerintah, sehingga pedagang kaki lima melakukan penolakan terhadap kebijakan relokasi.

Selama ini, pemerintah menganggap kebijakan relokasi merupakan tindakan yang terbaik bagi PKL dan memudahkan PKL. Karena dengan adanya kios­-kios yang disediakan pemerintah, pedagang tidak perlu membongkar muat dagangannya. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan memperhatikan aspek promosi, pemasaran, bimbingan pelatihan, dan kemudahan modal usaha. Pemerintah merasa telah melakukan hal yang terbaik dan bijaksana dalam menangani keberadaan PKL.

Pemerintah kota dalam memandang keberadaan Pedagang Kaki Lima merupakan pihak atau sektor informal yang mengganggu ketertiban dan keindahan kota, sehingga keberadaanya perlu disingkirkan atau ditertibkan menjadi sektor formal. Selama ini, sikap Pemerintah Kota seringkali menggunakan perspektif teknokratis dalam membuat kebijakannya. Hal tersebut mengakibatkan tertutupnya ruang aspirasi bagi pedagang kaki lima dan cenderung bersifat top down. Dengan dikeluarkannya kebijakan relokasi tersebut, pemerintah mendefinisikan permasalahan PKL dengan logikanya sendiri, tanpa mengerti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh PKL.

Ketakutan PKL atas terganggunya pemasaran atau berkurangnya pembeli menjadi alasan untuk melakukan penolakan. Meski di luar itu, banyak pihak yang melakukan intervensi juga terhadap keberadaan PKL, preman misalnya. Selain itu, PKL merasa tidak pernah dilibatkn dalam pembuatan kebijakan, sehingga PKL menganggap tidak ada kejelasan dari pemerintah mengenai konsep relokasi. Pemerintah juga dinilai tidak adil dalam menangani keberadaan PKL karena di tempat lain Pemerintah tidak melakukan penertiban. Konteks tersebutlah yang menyebabkan munculnya konflik vertikal, yaitu ketika Pemerintah memiliki otoritas atau instrumen kekerasan untuk melaksanakan agenda kebijakannya yang tidak aspiratif, sedangkan pedagang tidak memiliki kekuatan dan akses untuk menyalurkan dan mempertahankan kepentingannya.

Faktor pemicu munculnya konflik vertikal antara pemerintah dengan PKL adalah munculnya kebijakan relokasi Pemerintah Kota secara sepihak, tanpa adanya sosialisasi, pelibatan dan dialog dengan paguyuban pedagang kaki lima dalam agenda setting kebijakannya. Sehingga tidak terdapat negosiasi di antara dua kepentingan yang berbeda.

Kota Bandung, sebagai kota jasa dengan angka pertumbuhan penduduknya pada tahun 2000 mencapai 2,54 juta , merupakan pasar potensial bagi pelaku dunia usaha termasuk PKL. Kota jasa sebagai prioritas kampanye Pemda Kota Bandung, merupakan dukungan tidak langsung dalam menggairahkan sebagian masyarakat menerjuni usaha berupa PKL. Dari data statistik yang terkumpul, pada tahun 1997, PKL dikota Bandung sekitar 3000 unit, meningkat pada tahun 1997 menjadi 9000 unit dan sungguh dramastis pada tahun 2000 menjadi 16.880 unit. Pertumbuhan dari tahun 1997 sampai tahun 2000 sebesar 563 % dalam waktu tiga tahun. Tingginya persentase pertumbuhan PKL ini diakibatkan oleh maraknya PHK dan minimnya kesempatan kerja, serta dampak kebebasan dari arus reformasi yang salah diartikan oleh sebagian anggota masyarakat. PKL merupakan struktur kelompok usaha terbawah dalam jenjang dunia dagang, tak sedikit pengusaha besar merintis usahanya sebagai PKL diawal karirnya. Akan sangat berarti jika keberadaan PKL yang pertumbuhannya terus meningkat bisa dimanfaatkan sebagai aset untuk menggerakkan Bandung sebagai kota jasa. Dalam kajian normatif kondisi ini akan tergambarkan jika kenyataan dilapangan sesuai dengan harapan kita. Yang sudah tentu akan menciptakan kota Bandung yang genah merenah, tumaninah. Serta sesuai dengan motto kota Bandung BERHIBER ( bersih, hijau dan berbunga ).

Secara Yuridis konsep dan model terpadu yang mengatur pembinaan PKL dituangkan dengan keputusan Walikotamdya kepala daerah Tingkat II bandung Nomor : 624 tahun 1999, tanggal 18 Desember 1999, tentang pengaturan PKL di Kotamadya Bandung yang di Implementasikan dengan pembentukan Tim pengaturan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung yang dituangkan dalam keputusan walikota bandung nomor : 625 Tahun 1999, tanggal 18 Desember 1999, yang pada dasarnya dalam rangka memberdayakan PKL yang kemudian pada gilirannya nanti menjadi pedagang formal, dengan memiliki tempat berjualan yang repsentatif. Niat baik Pemda Kota Bandung tersebut malah terlihat sebatas kebijakan formal, jika kita melihat kenyataan dilapangan.

Membanjirnya PKL membutuhkan penanganan yang baik agar tidak menimbulkan kerugian pada kelompok masyarakat yang lain terutama pengguna jalan. Untuk hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Perda tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

  1. PKL sebagai individu warga masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi sektor informal;

  2. Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Kabupaten Sleman telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan (K3), dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat;



Kenyataan berbicara lain, pertumbuhan yang senantiasa tidak diikuti dengan penataan dan penegakan hukum malah melahirkan ketidaknyamanan yang pada akibatnya menimbulkan berbagai masalah yang multidimensi dalam kehidupan sosial masyarakat kota Bandung. Fungsi-fungsi sosial fasilitas umum kita, telah berganti menjadi tempat usaha, yang hak pengelolaannya berganti ketangan-tangan penguasa partikelir. Jual beli lahan, atau yang umumnya disebut lapak merupakan warna nyata dalam bisnis gelap dunia PKL. hitungan jual beli tersebut bukan sebatas ratusan ribu, malahan jutaan rupiah merupakan realitas klasik bagi para PKL. Fungsi sosial yang seharusnya diperuntukan dalam satu kawasan lambat laun mulai bergeser menjadi lahan baru PKL yang tidak tertata. Konsekwensi logisnya, Hak masyarakat yang seharusnya memanfaatkan kawasan tersebut kini hilang dan hanya sebuah harapan untuk mengembalikannya ke posisi proporsional. PKL sebagai aset kota Bandung sudah tentu akan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kota jasa. Untuk menata PKL sebagai aset kota maka sudah tentu semua pihak harus terlibat memikirkan permasalahan yang ada saaat ini. Legislatif, eksekutif, NGO’s dan komponen masyarakat serta PKL sendiri senantiasa harus mensinergikan programmnya dalam mencari format yang pas bagi persoalan PKL ini. Yang sangat ditakutkan dalam pembinaan PKL adalah pertumbuhan PKL yang terus bertambah.

Kesemrawutan akan nampak jika kita mulai memasuki kawasan pasar Baru Alun-alun, Jl. Asia Afrika Bandung serta Tegalega. Didaerah pasar Baru yang jalur lalu lintasnya searah sekarang menjadi jalan bermodel botol. Dengan bentuk masuk yang melebar dan pintu keluar menyempit, jalan Otista tersebut senantiasa macet pada pagi, siang dan sore hari. Jalur masuk yang semula 3-4 mobil pada akhirnya harus bertarung pada ujung persimpangan Otista-Sudirman menjadi satu arah. Penyebabnya tak lain oleh kesemrawutan pengaturan PKL dikawasan tersebut. Dua tahun yang lalu kebijakan pemda kota Bandung mengijinkan PKL berdagang dibahu jalan Otista jika mendekati hari raya Idul Fitri. Setelah itu mereka dilarang. Namun untuk saat ini ternyata kebijakan tersebut masih berlaku, oleh persepsi PKL. Meskipun dengan segala daya upaya pemerintah Kota terus menertibkannya, namun hasilnya dapat kita lihat saat ini. Mengurut pada periode zaman Kolonial Belanda, penataan kota Bandung mengacu pada analisis perhitungan ekonomi biaya-manfaat ( cost-benefit analysis ) yang sangat rinci, dengan mengabaikan asfek sosial-budaya. Sehingga, dalam pertumbuhan selanjutnya, mengakibatkan timbulnya kompleksitas masalah perkotaan, baik yang berkaitan dengan asfek tata ruang, transportasi dan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, kesenjangan, ketidakadilan dan kecemburuan sosial, ekonomi serta budaya, maupun asfek yang berkaitan dengan kawasan pedagang pinggiran.











BAB III

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

BERDASAR MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN/TEORI

Menurut Mazmanian dan Sabatier serta Van Meter dan Van Horn, yang variabelnya sama bahwa yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah lingkungan, sosial, ekonomi dan politik dimana para PKL melakukan aktivitasnya hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan masih adanya sebagian PKL yang melanggar ketentuan dan berusaha mempertahankan eksistensinya demi untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kesejahteraannya.

Dalam kajian Peter Hall, jika permasalahan ini terus berlangsung, tanpa pengendalian yang efektif, akan merusak daya dukung lingkungan dan komunitas penduduknya, “kota-kota ini tidak memiliki masa depan”. Apalagi jika dikaitkan dengan peringatan Johm Ormsbee Simonds ( Earthspace, 1986), bahwa pengelolah kota ( urban manager ) bersama kalangan bisnis dan masyarakat luas, sadar atau tanpa sadar disadari, karena keserakahannya, bersama-sama sedang melakukan bunuh diri ekologis ( ecologis suicide ), dengan merusak sistem. Dengan tidak adanya kebijakan dan ketegasan yang pasti dari pengelolah Kota Bandung ini bukan mustahil mereka melakukan bunuh diri terhadap masa depan kotanya. Demikian pula dengan keberadaan PKL yang tidak teratur ini ekosistem yang selama ini ada akan kembali terusik yang lama-kelamaan akan menjelma menjadi parasit bagi lingkungan sekitarnya. Terutama ruang publik yang selama ini minim, malah terampas oleh kegiatan PKL.
Menyadari konsep penataan ruang yang mengacu pada analisis perhitungan ekonomi biaya – manfaat yang tidak memperhitungkan keterlibatan komunitas pedangang marginal, maka konsekwensi logis yang harus ditempuh oleh penentu kebijakan adalah menata kembali fungsi dan peran keterlibatan pengusaha kecil ( PKL ) sebagai aset yang harus dikembangkan bukan dihanguskan, dengan menyediakan kawasan usaha yang strategis dan model wadah ( gerobak ) yang menarik.

Dengan mendidik masyarakat bertanggung jawab dan memiliki lingkungannya maka, kebijakan preventif dan antisipasif senantiasa masyarakat sendiri yang akan mengawasinya. Kita percaya kesemrawutan yang ada bukanlah keinginan dari masyarakat yang berada dalam kawasan yang terambil ruang publiknya. Struktur pemerintahan dari tingkat RT sampai kecamatan merupakan pendorong bagi gerakan bersama ini. Adalah konsep akan bermanfaat jika diaplikasikan bukan sebatas retorika atau hanya pelengkap administrasi belaka. Dengan penataan yang terpadu bukan mustahil, PKL ini akan menjadi aset dalam mengerakkan ekonomi kerakyatan masyarakat Bandung sehingga cita-cita sebagai kota Jasa bukan sebatas slogan belaka.

Zaman telah berubah, kebijakan untuk menghilangkan PKL bukanlah pilihan tepat, yang jelas pembinaan berkelanjutan merupakan program jangka panjang dalam merumuskan ouput yang sesuai dengan konsepsi bersama. Adalah tepat jika kita mengarahkan kreatifitas dan keteguhan pelaku usaha pinggiran ini untuk mulai kita fokus dalam pengembangan dan kebijakan yang tepat. Bukan mustahil dari tangan-tangan mereka akan tumbuh small industri yang bisa menghasilkan Devisa berbentuk Dolar bagi kota Bandung tercinta ini. Keberadaan Pedagang kaki Lima ( PKL ) merupakan fenomena menarik dalam krisis yang berkepanjangan ini. Multipler Efect yang diakibatkan oleh Krisis Ekonomi yang perdananya dimulai tahun 1997 mengakibatkan kehancuran besar bagi dunia konglomerasi yang umumnya menguasai perekonomian Indonesia. maka lahirlah generasi baru dengan status pengangguran, baik berkeahlian maupun tidak. Ketidakseimbangan antara besarnya tenaga kerja yang tersedia dan kesempatan kerja melahirkan inisiatif baru bagi sebagian anggota masyarakat untuk tetap mempertahankan hidupnya. Salah satu jalan yang ditempuh adalah menjadi PKL, meskipun itu bukan kehendak yang seharusnya mereka lakukan.

























BAB IV

PERSPEKTIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN YANG DIGUNAKAN OLEH PEMERINTAH TERHADAP PKL

Pada masa krisis moneter melanda Indonesia yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997 yang ditandai dengan nilai tukar rupiah yang menurun tajam serta resesi global, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal menjadi sebuah keniscayaan. Di satu sisi, Negara akan disibukkan menjalankan fungsinya yang reguler untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional. Di sisi yang lain, masyarakat akan mencari pekerjaan alternatif untuk menopang kebutuhan hidupnya yang kian komplek. Pada saat inilah, lapangan kerja informal menjadi pilihannya. Salah satunya menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Munculnya PKL bagai cendawan di musim hujan di saat naiknya harga-harga kebutuhan pokok serta sulitnya memenuhi kebutuhan hidup. Kelompok ini (PKL) mencoba mengais rizki dalam keterbatasan ilmu dan kemampuannya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Memanfaatkan celah ruang kosong di jalan ataupun trotoar yang merupakan fasilitas umum. Kebanyakan dari mereka melaksanakan aktifitasnya di ruang-ruang publik di kawasan perkotaan.

Terpakainya badan jalan atau trotoar sebagai lokasi berjualan tentunya akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Sebagai sesama warga masyarakat yang tentunya memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas umum, hak pejalan kaki juga semestinya dilindungi oleh pemerintah. Namun di sisi lain, pemerintah juga tidak dibenarkan menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang untuk mengosongkan fasilitas umum tersebut dari kegiatan yang dilakukan oleh PKL. Perlu pengaturan yang benar-benar bisa memihak dan menjamin terwujudnya kepentingan bersama.

Sikap etnis Sunda yang egaliter merupakan entry point positif untuk mendukung gerakan Pemda Kota Bandung dalam mengkapanyekan kebijakannya tentang PKL. Pendekatan yang selama ini mengutamakan Power akan mendapat perlawanan kuat dari para PKL ini, dan ini sudah tentu akan menciptakan persoalan baru bagi stabilitas kota. Inti kekuatan yang harus dibangun adalah partisipasi aktif anggota masyarakat pada lingkungannya. Sehingga timbul sensivitas untuk bertanggung jawab ( sense of responsibility ) dan sensivitas kepedulian untuk memiliki ( sense of belonging ). Dengan berbasiskan Relijius-Sosio-kultural dan pendekatan partispatif, niscaya program tersebut dapat disosialisasikan dan diaplikasikan. Sebagai contoh riel, Daurat Tauhit dengan santrinya telah mengaplikasikannya dan ini terlihat berhasil. Keterbatasan jumlah petugas merupakan faktor utama untuk tidak bisa mengawasi sepanjang waktu aktifitas PKL ini. Dan kecendrungan dilapangan masih banyak aparat yang hanya menarik retribusi tanpa memperhatikan keteraturan dan kedisiplinan PKL.



























BAB V
KESIMPULAN

Selama Bandung masih dalam proses pengembangan kota atau wilayahnya, maka akan terjadi persoalan persoalan yang muncul yang berkaitan dengan pola kehidupan masyarakatnya dan hal ini jelas sekali akan berpengaruh pada kehidupan perkotaannya. Akibat dari datangnya urbanisasi yang tidak jelas pola dan arahnya, kota Bandung menjadi limpahan dari para pedagang kecil yang memang sangat mengerti keuntungan dalam mencari nafkah disituasi kota seperti ini.

Dalam menangani perbagai masalah kota yang begitu semrawut, tidak cukup hanya dengan sebuah makalah yang tidak berisi konsep pengembangan kota yang menyeluruh, karena persoalan kota sangat menyangkut persoalan kehidupan kelompok manusia yang saling bergantungan satu sama lain sehingga didalam menyelesaikan persoalan yang timbul, kita harus tetap mempunyai komitmen kepada keseluruhan aspek yang sangat berkaitan dan juga apabila segala aspek sosial tidak dapat diakomodir, maka konsep sebaik apapun tidak akan berhasil untuk dilaksanakan.

Jadi dalam hal fenomena kaki lima ini, kota Bandung sampai saat ini masih belum bisa mempunyai solusi yang baik karena didalam penyelesaiannya ternyata sangat banyak berkaitan dengan dengan masalah sosial yang tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi, karena kehidupan sosial masyarakat kota sangat beragam dan juga sangat mempunyai ciri yang sulit untuk dianalisa dengan baik dan apabila masyarakat kaki lima kita arahkan untuk menjadi masyarakat pertokoan, jelas hal ini tidak akan berhasil karena antara masyarakat kaki lima dan masyarakat pertokoan sangat berbeda, sehingga penanganan keduanya pun sangat berbeda.

Lalu apa yang harus kita lakukan ?

Pertama : Kita harus melihat kota bukan sebagai tempat satu golongan manusia atau satu tingkat kehidupan masyarakat

Kedua : Dalam pengindentifikasian masalah harus ditekankan kepada masalah sosial yang sangat peka terhadap perkembangan keadaan politik dan situasi negara

Ketiga : Apabila terjadi suatu persoalan kota yang diakibatkan oleh pedagang kaki lima, kita harus melihatnya dari segi kehidupan kakilima dan dilema yang mereka hadapi

Keempat : Didalam kajian ilmiah masyarakat kota, kita harus melihat segi yang menyangkut kehidupan masyarakat bawah yang sangat memerlukan kehadiran pedagang kaki lima ini

Kelima : Apabila didalam suatu masyarakat kota tidak ada kelompok bawah ini, apakah kehidupan kota akan terjadi ?

Keenam : Didalam kelompok masyarakat kota, harus lebih dilihat akibat yang timbul apabila kelompok kaki lima ini tidak ada, dan hal ini harus ditinjau dari segi kehidupan sosial yang akan sangat mendominasi kehidupan kota

Ketujuh : Didalam kajian ilmiah mengenai perkotaan dari sisi Ruang Kota, maka harus dilihat Ruang Kota sebagai tempat kehidupan kota bukan sebagai dunia keindahan semata, jadi tidak mungkin kita menyelesaikan masalah perkotaan hanya dilihat dari segi keindahan kota.

Kedelapan: Dengan mengutamakan kaidah kebersamaan antara golongan dan tingkatan masyarakat kota, maka sudah sewajarnya kita mempunyai solusi yang berthema kebersamaan yang indah bukan keindahan untuk dinikmati bersama.

Kesembilan : Relokasi seluruh di satu kawasan dengan menggunakan alternatif relokasi dan formalisasi PKL di lahan kosong.



Masyarakat kaki lima pada umumnya adalah masyarakat yang mencoba bertahan hidup didalam situasi sesulit apapun dan mereka ini mempunyai mental yang cukup kuat dan apabila mereka dihadapkan pada situasi yang cukup sulit, maka mereka akan dengan mudah mengatasi.

Disatu sisi, masyarakat ini sangat lemah dari keleluasaan dan juga sangat lemah terhadap hak azazi manusia karena dilain sisi dia mengharapkan adanya perlindungan hal mereka untuk berusaha, tetapi disisi lain kadang kadang mereka mengganggu hak azazi orang lain. Masalahnya, justru dalam hal inilah mereka berusaha karena ternyata mereka sangat memanfaatkan jalur sirkulasi yang ada didaerah pertokoan dan apabila hal ini didiamkan maka akan menjadi masalah serius bagi lingkungan setempat dan pada akhirnya menjadi masalah serius bagi perkotaan.

Jadi apabila kita melihat karakteristik masyarakat ini, kita juga tentunya tidak hanya melihat mereka hanya sebagai sampah kota yang membuat sepertinya kota menjadi buruk rupa, lebih dalam lagi kita justru melihat suatu aspek kehidupan penunjang masyarakat kota yang senantiasa menghendaki berbagai fasilitas kehidupan terpenuhi dengan mudah dan hal ini sangat erat berkaitan dengan karakteristik masyarakat dari golongan manapun.

Walaupun Pemerintah setempat berusaha sekuat tenaga atau mengeluarkan peraturan seketat apapun, golongan masyarakat ini tidak akan pernah bisa mengikuti peraturan ataupun rencana kota yang tidak memperlihatkan solusi bagi inti kehidupan mereka sehingga pada akhirnya terjadi main kucing kucingan antara aparat pemerintah dengan mereka, sehingga akibatnya pertumbuhan pedagang ini semakin subur dan menjadi lahan bagi aparat pemerintah karena ternyata mereka dapat dengan mudah mendapat ijin usaha ditempat manapun dan faktor ini merupakan salah satu pemicu berkembangnya pedagang kaki lima ini.